Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Teranyar, lembaga penegak hukum ini menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait upaya perintangan proses hukum dalam dua kasus besar, yakni dugaan korupsi di PT Timah dan impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Ketiga tersangka tersebut diidentifikasi sebagai Marcella Santoso (MS), seorang advokat; Junaedi Saibih (JS), yang juga berprofesi sebagai advokat; dan Tian Bahtiar (TB), yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan Jak TV.

Peran ketiga tersangka ini diduga kuat berkaitan dengan upaya menghalangi penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dalam dua kasus korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Modus operandi yang dilakukan masih dalam pendalaman oleh tim penyidik Kejagung. Namun, penetapan tersangka ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan.

Selain kasus perintangan penyidikan korupsi timah dan impor gula, Kejagung juga tengah mendalami dugaan suap yang melibatkan hakim dalam kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dalam perkembangan kasus ini, Muhammad Syafei dari Social Security Legal Wilmar Group ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai pihak yang menyiapkan dana suap sebesar Rp 60 miliar. Dana tersebut diduga akan diberikan kepada hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui perantara pengacara, dengan tujuan memengaruhi putusan perkara.

Tiga hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto (ketua majelis), Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom (anggota), juga diduga menerima suap senilai Rp 22,5 miliar. Imbalan ini diduga diberikan dengan harapan agar majelis hakim menjatuhkan vonis lepas (ontslag van alle recht vervolging) kepada terdakwa. Vonis lepas sendiri merupakan putusan yang mengakui perbuatan terdakwa, namun menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kasus ini semakin mempertegas komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas praktik korupsi, termasuk praktik suap yang melibatkan aparat penegak hukum. Penetapan tersangka terhadap advokat, direktur media, dan indikasi keterlibatan hakim menunjukkan bahwa Kejagung tidak akan pandang bulu dalam menegakkan hukum dan menyeret pelaku korupsi ke meja hijau.

Upaya pemberantasan korupsi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.