Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengambil langkah progresif dengan memberikan izin praktik dokter umum (SIP) kepada dokter yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Inisiatif ini bertujuan untuk meringankan beban finansial yang seringkali menghimpit para peserta PPDS.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental di kalangan peserta PPDS. Banyak dari mereka yang sudah berkeluarga, sehingga tuntutan finansial semakin besar. "Dengan SIP, mereka dapat bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit pendidikan, sehingga memperoleh penghasilan tambahan," ujarnya dalam konferensi pers.

Selama ini, peserta PPDS hanya fokus pada praktik kedokteran sebagai bagian dari pendidikan mereka. Padahal, mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola bangsal, bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan membantu konsultan dalam menangani pasien. Menkes mencontohkan praktik di luar negeri, di mana tenaga medis yang sedang menempuh pendidikan profesi diperbolehkan bekerja sambil belajar.

Kemenkes akan menerbitkan SIP tambahan bagi peserta PPDS. Namun, penerbitan SIP ini akan diatur dengan cermat, terutama terkait jam kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah peserta PPDS mengalami kelelahan berlebihan atau overwork.

"Kami akan meninjau pengaturan jam kerja mereka agar tidak mengganggu proses belajar di rumah sakit pendidikan," jelas Menkes.

Diharapkan, dengan adanya izin praktik ini, tekanan finansial yang dialami peserta PPDS dapat berkurang secara signifikan. Mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih normal, sebagai individu yang memiliki keterampilan dan sedang menempuh pendidikan spesialis.

Adapun poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini meliputi:

• Penerbitan SIP: Kemenkes akan menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) khusus bagi dokter PPDS.
• Lingkup Praktik: Dokter PPDS dengan SIP dapat menjalankan praktik dokter umum di rumah sakit pendidikan.
• Pengaturan Jam Kerja: Jam kerja dokter PPDS akan diatur untuk menghindari overwork dan memastikan kelancaran pendidikan.
• Dampak Finansial: Diharapkan dapat meringankan beban finansial dan meningkatkan kesejahteraan peserta PPDS.
• Kesehatan Mental: Mengurangi tekanan finansial diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kesehatan mental peserta PPDS.
• Standar Kompetensi: Dokter PPDS yang diberikan SIP harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
• Pengawasan: Kemenkes akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik dokter PPDS dengan SIP.

Inisiatif ini merupakan langkah inovatif dari Kemenkes untuk meningkatkan kesejahteraan dokter PPDS dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.