Skandal memalukan mengguncang Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau, ketika video pesta narkoba dan musik yang melibatkan sejumlah narapidana viral di media sosial. Insiden ini bukan hanya sekadar pelanggaran tata tertib, namun juga membuka tabir permasalahan serius terkait integritas petugas dan lemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Video yang beredar luas menunjukkan sekelompok narapidana asyik berjoget diiringi musik disko, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan bahkan diduga menggunakan alat isap sabu di dalam sel tahanan. Keberadaan barang-barang terlarang seperti ponsel, modem internet, dan alat isap sabu di dalam rutan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana barang-barang tersebut bisa lolos dari pemeriksaan dan masuk ke dalam lingkungan yang seharusnya steril.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, angkat bicara mengenai insiden ini. Menurutnya, kejadian ini adalah puncak gunung es dari permasalahan sistemik yang telah lama mengakar di lembaga pemasyarakatan. Rawa El Amady menyoroti masalah integritas pegawai rutan sebagai akar masalah utama. Ia menduga adanya praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis di dalam rutan, yang memungkinkan narapidana untuk mendapatkan akses terhadap barang-barang terlarang dan menggelar pesta narkoba.

"Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis," Ujar Rawa

Menyusul viralnya video tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau bertindak cepat dengan mencopot Kepala Rutan Pekanbaru dan Kepala Pengamanan Rutan dari jabatannya. Selain itu, 14 narapidana yang terlibat dalam pesta tersebut dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Namun, langkah-langkah ini dinilai oleh Rawa El Amady sebagai tindakan reaktif yang tidak menyentuh akar permasalahan.

"Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan," tegasnya.

Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemasyarakatan dari pemerintah pusat. Langkah-langkah yang diambil harus bersifat sistematis dan komprehensif, tidak hanya sekadar mengganti pejabat atau memindahkan narapidana. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan integritas petugas, perbaikan sistem pengawasan, dan pemberantasan praktik korupsi di dalam rutan.

Razia yang dilakukan pasca viralnya video tersebut menemukan sejumlah barang bukti, termasuk 64 unit ponsel, tujuh modem internet, pemantik api, dan batu domino. Penemuan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dan lemahnya pengawasan di dalam rutan. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi Ditjenpas dan Kementerian Hukum dan HAM, yang harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membenahi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kasus dugem narapidana di Rutan Pekanbaru ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan. Jika tidak, kejadian serupa akan terus berulang dan merusak citra lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi narapidana.