Dalam perencanaan keuangan dan warisan keluarga, hibah tanah dari orang tua kepada anak menjadi salah satu cara untuk mengalihkan aset. Hibah tanah bukan sekadar penyerahan fisik lahan, melainkan sebuah proses hukum yang memiliki implikasi penting. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan administratif yang harus dipenuhi agar peralihan hak kepemilikan sah secara hukum.

Secara hukum, hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mendefinisikan hibah sebagai persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada pihak lain, tanpa dapat menariknya kembali dengan alasan apapun. Dalam konteks hibah tanah kepada anak, ini berarti orang tua secara sukarela menyerahkan hak kepemilikan tanah kepada anak mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Langkah-langkah Hibah Tanah yang Benar:

Untuk memastikan proses hibah tanah berjalan lancar dan sah, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan:

1. Pemeriksaan Sertifikat Tanah: Langkah pertama adalah memastikan keabsahan sertifikat tanah. Sertifikat harus atas nama orang tua yang masih hidup. Jika pemilik tanah sudah meninggal, proses peralihan hak kepemilikan tanah tidak bisa dilakukan melalui hibah, melainkan melalui mekanisme warisan.
2. Status Tanah: Status tanah harus clean and clear, artinya tidak ada masalah hukum yang melekat pada tanah tersebut. Pastikan tidak ada hak tanggungan (misalnya, agunan bank), blokir, sita, atau sengketa yang sedang berlangsung.
3. Pembayaran Pajak: Proses hibah tanah melibatkan pembayaran pajak. Pajak Penghasilan (PPh) atas hibah dari orang tua ke anak dapat ditiadakan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB). Namun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap harus dibayarkan. Besaran BPHTB bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Beberapa daerah mungkin memberikan diskon, sementara yang lain tidak.
4. Penandatanganan Akta Hibah: Proses hibah tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Orang tua sebagai pemberi hibah dan anak sebagai penerima hibah harus hadir dan menandatangani akta hibah. Untuk memperkuat aspek kekeluargaan, persetujuan dari saudara kandung penerima hibah dapat ditambahkan sebagai bagian dari akta hibah.
5. Balik Nama Sertifikat: Setelah akta hibah ditandatangani, langkah terakhir adalah mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Dengan balik nama, nama pemilik tanah yang semula atas nama orang tua akan diubah menjadi nama anak sebagai penerima hibah.

Penting untuk dicatat bahwa proses hibah tanah melibatkan biaya-biaya tertentu, seperti biaya notaris/PPAT, biaya BPHTB, dan biaya administrasi di BPN. Sebaiknya, persiapkan dana yang cukup untuk menutupi semua biaya tersebut agar proses hibah berjalan lancar.

Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan proses hibah tanah dari orang tua ke anak dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hibah tanah yang sah akan memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.