Investigasi Tambang Ilegal di Hutan Unmul Berlanjut: Otoritas Kejar Jejak Pelaku

Kasus dugaan penambangan ilegal yang merusak area seluas 3,2 hektar di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) masih terus bergulir. Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan terus berupaya mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, David Muhammad, menyampaikan bahwa pihaknya menghadapi tantangan dalam proses penyidikan. Ketika tim gabungan tiba di lokasi kejadian, aktivitas penambangan telah berhenti dan tidak ditemukan seorang pun di tempat tersebut. “Saat tim tiba, lokasi sudah kosong. Tidak ada aktivitas, alat berat, maupun orang,” ujarnya.

Fokus penyelidikan saat ini tertuju pada identifikasi perusahaan yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal. Informasi awal mengindikasikan keterlibatan sebuah perusahaan KSU yang beroperasi di sekitar kawasan hutan. Namun, David menekankan bahwa pihaknya masih membutuhkan bukti yang kuat untuk memastikan keterlibatan perusahaan tersebut.

“Kami perlu memperkuat bukti-bukti. Kami telah menindaklanjuti informasi dari mahasiswa yang menyebarkan kasus ini dan mencoba menghubungi salah satu terduga pelaku, tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif dan sulit dihubungi,” jelas David.

Untuk mengungkap kasus ini, Gakkum bekerja sama dengan tim siber Polri dan Polda Kalimantan Timur. Penyelidikan dilakukan dengan menelusuri jejak digital dan keberadaan alat berat yang sempat digunakan di lokasi penambangan.

"Kami telah mengidentifikasi beberapa nama perusahaan yang terindikasi. Setidaknya ada dua perusahaan yang sedang kami periksa lebih lanjut. Namun, sejak kasus ini mencuat, para pelaku seolah menghilang," imbuh David.

Sejauh ini, dua orang yang diduga sebagai pelaku lapangan telah diperiksa oleh pihak Gakkum. Akan tetapi, keduanya membantah terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut. Pihak Gakkum tidak dapat meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan tanpa adanya bukti yang cukup.

"Kami tidak bisa langsung meningkatkan status kasus ke penyidikan tanpa dua alat bukti yang kuat. Setelah bukti mencukupi, kami akan berkonsultasi dengan kejaksaan untuk menentukan apakah kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan dan dilakukan upaya paksa," tegas David.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah mahasiswa Unmul menyuarakan keprihatinan mereka terkait aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan hutan pendidikan. Gakkum berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan hingga para pelaku dapat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya Penegakan Hukum

Berikut adalah beberapa poin penting terkait upaya penegakan hukum dalam kasus ini:

• Koordinasi Lintas Instansi: Gakkum menjalin kerjasama dengan tim siber Polri dan Polda Kalimantan Timur untuk mempercepat proses investigasi dan penelusuran jejak pelaku.
• Pengumpulan Bukti: Fokus utama saat ini adalah pengumpulan bukti yang kuat untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan ilegal.
• Pemeriksaan Saksi: Pihak Gakkum telah memeriksa beberapa saksi, termasuk dua orang yang diduga sebagai pelaku lapangan, meskipun keduanya membantah terlibat.
• Penelusuran Digital: Tim siber Polri membantu dalam menelusuri jejak digital dan keberadaan alat berat yang digunakan di lokasi penambangan.
• Komitmen: Gakkum berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan hingga para pelaku dapat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan keadilan.