Prioritaskan Pemerataan Infrastruktur, Pemprov Banten Susun RPJMD 2025-2029

Pemerintah Provinsi Banten tengah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029, dengan fokus utama pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan ini.

"Kebutuhan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas harus mampu kita penuhi," tegas Andra Soni saat memberikan sambutan pada Forum Renstra 2025-2029. Penegasan ini menggarisbawahi komitmen Pemprov Banten untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang masih dirasakan di berbagai wilayah.

Andra Soni mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi Kabupaten Pandeglang, dimana keluhan masyarakat terkait infrastruktur mendominasi interaksi, bahkan dalam acara yang bertema Keluarga Berencana (KB). "Kegiatan kemarin urusannya KB, tapi yang ditanya malah soal jembatan bolong," ungkapnya, menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di mata masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas dan sinergi dalam pelaksanaan RPJMD, Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah. Ia mengingatkan agar setiap dinas dan badan tidak bekerja secara silo, melainkan saling mendukung dan memperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

"Antar perangkat daerah jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung dan memperkuat demi mewujudkan Banten yang adil, merata, dan bebas dari korupsi," ujarnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.

Gubernur juga menyoroti pentingnya integrasi program antar dinas, memberikan contoh sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya membutuhkan promosi dan pembinaan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang memadai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Kalau bicara pariwisata, jangan hanya kegiatan sosialisasi atau pembinaan. Harus ada kolaborasi antara Dinas Pariwisata dengan PUPR. Bagaimana wisatanya mau maju kalau jalannya rusak? Yang suka jalan rusak paling hanya offroader, tapi kita sebagai pemerintah ya malu," jelasnya.

Lebih lanjut, Andra Soni menekankan bahwa RPJMD harus menjadi cerminan visi dan misi kepala daerah, sehingga arah pembangunan selama lima tahun ke depan jelas dan terarah. RPJMD harus menjadi kompas yang memandu seluruh program dan kegiatan pembangunan.

"RPJMD adalah kompas arah pembangunan lima tahun ke depan dan harus mencerminkan visi dan misi kepala daerah. Harus selaras dengan rencana kerja menengah," pungkasnya.

Dengan penekanan pada pemerataan infrastruktur, kolaborasi lintas sektor, dan keselarasan dengan visi kepala daerah, RPJMD 2025-2029 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Banten yang lebih maju dan sejahtera.