KKP Ajukan Pembukaan Blokir Anggaran ke DPR Demi Swasembada Pangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya untuk mengamankan program-program strategisnya di tahun 2025. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah dengan mengajukan permohonan kepada Komisi IV DPR RI untuk membuka kembali blokir anggaran yang saat ini diberlakukan. Permohonan ini diajukan dengan tujuan utama untuk mendukung program swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan langsung permohonan ini dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025). Dalam penjelasannya, Trenggono mengungkapkan bahwa pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN awalnya mencapai Rp 4,84 triliun. Namun, angka ini mengalami penyusutan setelah adanya efisiensi yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, menjadi Rp 3,58 triliun.
"Pagu Efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp 4,84 triliun. Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, maka Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp 3,58 triliun," jelas Trenggono.
Alokasi anggaran tersebut, menurut Trenggono, akan dialokasikan untuk berbagai pos belanja, termasuk belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang sebesar Rp 1,63 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar.
Secara rinci, Trenggono memaparkan alokasi anggaran efektif per eselon I pasca efisiensi, meliputi:
- Sekretaris Jendral: Rp 358,26 miliar
- Inspektorat Jendral: Rp 45,41 miliar
- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap: Rp 1,05 triliun
- Ditjen Perikanan Budidaya: Rp 529,71 miliar
- Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Rp 641,52 miliar
- Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan: Rp 158,64 miliar
- Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut: Rp 446,92 miliar
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan: Rp 1,09 triliun
- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan: Rp 265,95 miliar
Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang komprehensif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di tahun 2025. Program ini mencakup penyediaan berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengelola, serta pemasar hasil perikanan.
Selain itu, KKP juga akan mengelola proyek-proyek strategis yang didanai melalui pinjaman dan hibah luar negeri. Total pinjaman luar negeri yang dikelola KKP mencapai Rp 957 miliar, sementara hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar. Proyek-proyek ini meliputi pengelolaan kawasan konservasi perairan laut melalui program Ocean for Prosperity, pembangunan infrastruktur budidaya udang, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Guna memastikan optimalisasi pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan kawasan perikanan, Trenggono mengharapkan dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI terhadap usulan relaksasi dan revisi anggaran yang diajukan.
"KKP memohon dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap usulan relaksasi dan revisi anggaran buka blokir, terutama untuk pembelian program yang mendukung swasembada pangan, bantuan sarana untuk pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha Kelautan dan perikanan secara kecil, dan penciptaan lapangan pekerjaan," tegasnya.
Trenggono juga meminta persetujuan atas usulan terkait pinjaman dan hibah luar negeri untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Langkah ini dianggap krusial mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia di KKP.
"Tentu karena melalui anggaran APBN tidak mencukupi, maka kami mengusulkan dengan dibiayai dengan metode pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri," pungkasnya.