Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti potensi inefisiensi dalam struktur komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kekhawatiran ini muncul seiring wacana penunjukan sejumlah juru bicara (jubir) baru, di tengah keberadaan Presidential Communication Office (PCO) dan penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sebagai jubir.

Agung Baskoro berpendapat, penambahan juru bicara baru berpotensi menyebabkan tumpang tindih tugas dan fungsi (tupoksi), serta menimbulkan masalah koordinasi di masa depan. Ia menekankan pentingnya menghindari dualisme organisasi dan potensi miskomunikasi yang dapat merugikan efektivitas komunikasi pemerintah.

"Untuk menjaga efisiensi dan menghindari kerancuan, sebaiknya PCO dievaluasi kembali, bahkan dipertimbangkan untuk dilebur jika fungsi juru bicara akan diperkuat di bawah Sekretaris Negara, terutama dengan adanya rencana penambahan juru bicara baru," ujar Agung. Penataan ulang ini, menurutnya, akan meminimalisir potensi tumpang tindih tupoksi serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga.

Sorotan terhadap masalah komunikasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo mencuat setelah respons Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait teror yang dialami redaksi Tempo. Presiden Prabowo sendiri mengakui tanggung jawab atas masalah komunikasi dalam kabinetnya dan berjanji untuk melakukan perbaikan.

Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya telah menyampaikan penunjukannya sebagai juru bicara Presiden, tanpa melalui proses pelantikan formal. Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO akan tetap menjalankan tugasnya. Terbaru, Prasetyo mengusulkan penambahan dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara Presiden, yaitu Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo dan Wamensesneg Juri Ardiantoro. Meski demikian, Prasetyo kembali menegaskan bahwa PCO akan tetap bertugas.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam penataan struktur juru bicara presiden:

• Evaluasi PCO: Pertimbangkan peleburan atau penataan ulang PCO untuk menghindari tumpang tindih.
• Fokus pada Efisiensi: Prioritaskan efisiensi dan efektivitas komunikasi pemerintah.
• Koordinasi: Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar juru bicara dan lembaga terkait.
• Klarifikasi Peran: Definisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing juru bicara.
• Manajemen Krisis: Siapkan mekanisme yang efektif untuk mengatasi masalah komunikasi dan krisis informasi.

Dengan penataan yang tepat, pemerintah dapat memastikan pesan yang disampaikan kepada publik akurat, konsisten, dan efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas pemerintahan.