Mendagri Bantah Tuduhan Pemaksaan Koperasi Desa Merah Putih dan Ajak Dialog

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menanggapi penolakan sejumlah kepala desa terhadap rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menegaskan bahwa program ini bukanlah kebijakan yang dipaksakan, melainkan sebuah terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mendagri menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan para kepala desa guna menjelaskan program ini secara lebih rinci dan mengatasi kesalahpahaman yang ada.

"Tuduhan bahwa program ini dipaksakan sama sekali tidak berdasar," tegas Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). "Pemerintah berkomitmen untuk berdialog dan memastikan setiap kepala desa memahami manfaat dari Koperasi Desa Merah Putih bagi kemajuan desa mereka." Mendagri menjelaskan bahwa rencana audiensi dengan para kepala desa dan asosiasi kepala desa seperti APDESI, PAPDESI, BAMUSDES, dan lain-lain, akan segera dilaksanakan untuk menjernihkan komunikasi dan memastikan pemahaman yang sama.

Tito Karnavian mengakui adanya aspirasi dari kepala desa yang menginginkan proporsi 70 persen program bottom-up dan 30 persen program dari pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan tambahan anggaran dan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menunjang keberhasilan koperasi ini. "Ini bukan sekadar program biasa," ujarnya. "Koperasi ini akan didukung oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian untuk akses pupuk bersubsidi, Kementerian Kesehatan untuk pembangunan klinik desa, dan dukungan permodalan dari Himbara."

Mendagri menekankan peran penting Himbara dalam menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi koperasi desa. "Tanpa dukungan Himbara dan jaminan yang diberikan pemerintah, koperasi desa akan kesulitan mendapatkan akses permodalan," ungkap Tito. Ia memastikan pemerintah pusat akan hadir secara aktif di desa-desa untuk memberikan pendampingan dan memastikan keberhasilan program ini. "Kita akan memberikan pendampingan penuh agar koperasi ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Penolakan dari Kepala Desa di Purworejo dan Ancaman Aksi

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyampaikan penolakan terhadap rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka khawatir program ini akan mengganggu program desa lainnya, khususnya program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan dan berpotensi memangkas anggaran desa. Salah satu kepala desa, Dwinanto, bahkan menyatakan bahwa sejumlah kepala desa siap melakukan aksi demonstrasi jika program ini tetap dipaksakan.

"Kecemasan para kepala desa ini perlu dipahami," kata Tito. "Namun, kami ingin memastikan bahwa program ini dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan program-program yang telah berjalan di desa. Kami akan menampung aspirasi tersebut dan mencari solusi terbaik bersama." Mendagri menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah desa untuk mengatasi kesalahpahaman dan memastikan program ini dapat berjalan efektif dan efisien.

Tito menambahkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran desa agar dapat menjangkau berbagai program pembangunan desa secara lebih merata dan berkelanjutan. Ia berharap melalui dialog dan komunikasi yang intensif, pemerintah dapat menemukan titik temu dengan para kepala desa dan memastikan program Koperasi Desa Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Poin Penting yang menjadi Kekhawatiran Kepala Desa:

• Potensi pengurangan anggaran desa untuk program lain, seperti program makan bergizi gratis (MBG).
• Kekhawatiran program ini akan mengganggu program desa yang sudah berjalan.
• Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang program Koperasi Desa Merah Putih.
• Rasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program ini.

Mendagri berharap melalui komunikasi yang lebih intensif, semua pihak dapat mencapai kesepahaman dan menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.