Kontroversi Pengeluaran Siswi Hamil Korban Pemerkosaan dari SMPN 2 Karawang Timur

Sebuah kasus yang mengundang keprihatinan terjadi di SMPN 2 Karawang Timur, Jawa Barat. Seorang siswi kelas 9, yang diketahui tengah mengandung tujuh bulan akibat menjadi korban pemerkosaan oleh tiga pemuda, dilaporkan telah meninggalkan sekolahnya. Ibu korban, yang selanjutnya disebut sebagai D, mengungkapkan bahwa pihak sekolah meminta anaknya mengundurkan diri pada Oktober 2024, setelah kehamilannya diketahui. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan memicu pertanyaan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban di lingkungan pendidikan.

D menjelaskan bahwa ia telah memohon kepada pihak sekolah agar anaknya diperbolehkan melanjutkan pendidikan, minimal melalui pembelajaran daring. Namun, permohonan tersebut ditolak. Lebih mengejutkan lagi, pihak sekolah malah memberikan saran agar anaknya mendaftar ke sekolah paket dan bahkan memberikan kontak sekolah paket tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sekolah seolah-olah mendorong korban untuk meninggalkan pendidikan formal, alih-alih memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan. Pernyataan D ini menimbulkan kekecewaan mendalam dan menyorot lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Kepala Sekolah SMPN 2 Karawang Timur, Nedi Somantri, memberikan bantahan atas tudingan tersebut. Beliau mengklaim bahwa keluarga korban sendiri yang berinisiatif untuk memindahkan anaknya ke luar Jawa dan kemudian menandatangani surat pengunduran diri. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan dari ibu korban. Nedi bahkan menanggapi tudingan tersebut dengan nada tinggi, menginginkan ibu korban dan para pelaku untuk hadir dan membahas kasus tersebut bersama Tata Usaha (TU) sekolah. Ia juga menekankan adanya aturan dan prosedur sekolah dalam mengeluarkan siswa, termasuk melalui tahapan pemberian Surat Peringatan (SP), dan menyatakan bahwa sekolah sebenarnya ingin siswi tersebut tetap bersekolah secara daring. Namun, pernyataan kontradiktif ini semakin memperkeruh situasi dan memunculkan keraguan publik terhadap penjelasan pihak sekolah.

Kasus pemerkosaan yang menimpa siswi tersebut telah dilaporkan lima bulan yang lalu, tepatnya pada Agustus 2024. Ironisnya, hingga kini para pelaku masih berkeliaran bebas, bahkan salah satu pelaku telah menikah. Kekecewaan orang tua korban semakin bertambah karena lambatnya proses penyelidikan dan adanya upaya mediasi antara keluarga korban dan pelaku. Salah satu pelaku bahkan berdalih tidak bertanggung jawab karena masih di bawah umur. Kejadian ini menyoroti kelemahan penegakan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab sekolah dalam melindungi siswa dari kekerasan seksual dan memastikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksesuaian keterangan antara ibu korban dan kepala sekolah membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi korban. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan akses pendidikan yang layak menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan dalam kasus ini dan kasus serupa di masa mendatang.

• Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
• Akses Pendidikan
• Tanggung Jawab Sekolah
• Penegakan Hukum
• Pernyataan Kontradiktif