DPR Mendorong Kesempatan Mutasi ASN ke IKN Dibuka Lebih Luas untuk Seluruh Kalimantan

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan dalam proses mutasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Permintaan ini muncul sebagai respons atas rencana pemerintah yang dinilai hanya memprioritaskan ASN dari Kalimantan Timur.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mempertanyakan alasan di balik pembatasan kesempatan mutasi hanya untuk ASN Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa IKN seharusnya menjadi momentum untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada ASN dari seluruh wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

"Kenapa hanya Kalimantan Timur? Paling tidak seluruh Kalimantan," ujar Deddy dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ia menambahkan bahwa negara ini memiliki tanggung jawab kepada seluruh wilayah Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Timur.

Deddy juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada ASN dari wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama dari wilayah timur Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya memindahkan ASN dari Jawa, tetapi juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada ASN dari daerah lain agar mereka siap untuk bertugas di IKN.

"Jangan dipindahin dari Jawa semua, Bu. Tolonglah, kalau mereka belum siap, disiapkan, dilatih, diberdayakan. Itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak, cuma pindahkan kantor," tegasnya.

Menurutnya, banyak ASN dari luar Jawa yang memiliki potensi dan layak diberi kesempatan untuk menduduki posisi strategis di IKN. Ia mencontohkan bahwa jika seorang tentara bisa menjabat sebagai direktur jenderal, maka seorang sipil pun seharusnya memiliki kesempatan yang sama.

"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan, lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku itu dulu. Baru kita bicara keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," kata Deddy.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap kedua, selain memprioritaskan ASN hasil seleksi CPNS 2024, pemerintah juga akan melakukan mutasi ASN dari pemerintah daerah Kalimantan Timur. Hal ini yang kemudian memicu pertanyaan dan kritikan dari anggota DPR.

Berikut poin penting yang disampaikan Deddy Sitorus dalam rapat kerja tersebut:

• Kesempatan yang sama untuk seluruh ASN Kalimantan: Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan mutasi ke IKN bagi ASN dari seluruh wilayah Kalimantan.
• Pemberdayaan ASN dari luar Jawa: Meminta pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada ASN dari wilayah lain di luar Jawa agar mereka siap bertugas di IKN.
• Keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia: Menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada ASN dari seluruh wilayah Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.