Reaktivasi Jalur Kereta Api Tanjungsari-Rancaekek: Harapan Baru untuk Penataan Kawasan Jatinangor

Rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Tanjungsari-Rancaekek di Jawa Barat menuai dukungan dari masyarakat di Kecamatan Jatinangor dan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Inisiatif ini dipandang sebagai solusi potensial untuk menata kawasan Jatinangor yang semakin padat dan mengalami masalah kemacetan.

Masyarakat Jatinangor mendapatkan informasi mengenai rencana ini dari media sosial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Jalur kereta api Tanjungsari-Rancaekek melintasi empat desa di Kecamatan Jatinangor, yaitu Cikeruh, Sayang, Cipacing, dan Hegarmanah.

Dadang Mulyadi, seorang tokoh pemuda Jatinangor, mengungkapkan bahwa reaktivasi jalur kereta api dapat menjadi langkah awal untuk menata wilayah Jatinangor. Saat ini, Jatinangor dikenal sebagai kawasan pendidikan dan perkotaan yang padat penduduk, dengan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati bekas jalur rel kereta api. Selain itu, Jatinangor juga menjadi titik kemacetan yang semakin parah.

"Kami sangat setuju dengan rencana ini. Pertanyaan utama adalah apakah PT KAI akan menggunakan jalur lama atau membuka jalur baru?," ujar Dadang.

Dadang menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat jika PT KAI memutuskan untuk menggunakan jalur lama. Ia juga menyoroti perlunya penataan kawasan Jatinangor secara keseluruhan agar tidak semakin semrawut.

"Kami berharap reaktivasi rel kereta api ini dapat segera direalisasikan, sehingga Jatinangor yang semakin padat penduduk dan banyak dikunjungi warga luar daerah hingga turis asing ini bisa lebih tertata rapi, tidak semrawut oleh PKL dan kemacetan," kata Dadang.

Dadang juga mengusulkan agar PT KAI mempertimbangkan penggunaan jalur samping di Tol Cisumdawu untuk jalur kereta api yang baru. Namun, ia menekankan bahwa penataan kawasan Jatinangor secara keseluruhan tetap harus dilakukan.

Menurut Dadang, kereta api Tanjungsari-Rancaekek dulunya hanya digunakan untuk transportasi hasil bumi, bukan sebagai moda transportasi massal.

Herman, seorang warga Desa Tanjungsari, mengaku telah menempati rumah yang dibangun di jalur rel kereta api selama puluhan tahun. Ia menyatakan tidak keberatan jika jalur tersebut akan digunakan kembali, asalkan ada informasi yang jelas mengenai relokasi dan ganti rugi.

"Kalau memang jalurnya mau digunakan lagi kami tidak masalah, silakan saja. Tapi kami juga bingung kalau dadakan, jadi tolong informasikan jauh-jauh hari, terus ganti rugi atau relokasinya mau ke mana? Seperti apa? Harus jelas dulu," ujar Herman.

Kepala Desa Tanjungsari, Ery Supriady, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi dari PT KAI maupun pemerintah provinsi terkait rencana reaktivasi kereta api. Warga juga telah banyak yang bertanya ke kantor desa mengenai hal ini setelah mendapatkan informasi dari media sosial Gubernur Dedi Mulyadi.