Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil tindakan terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berupa sanksi magang selama tiga bulan di lingkungan Kemendagri. Sanksi ini merupakan buntut dari perjalanan Lucky Hakim ke Jepang yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak terkait. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dalam keterangannya, menyarankan agar Lucky Hakim memanfaatkan transportasi umum selama menjalani masa magang di Jakarta.

Bima Arya menekankan pentingnya efisiensi selama Lucky Hakim berada di Jakarta untuk mengikuti program magang. Ia menyarankan agar Lucky Hakim mempertimbangkan untuk tidak menginap di Jakarta dan memilih opsi perjalanan pulang pergi dari Indramayu setiap hari. "Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisien mungkin artinya Pak Bupati bisa saja tidak bermalam, silakan subuh-subuh berangkat dari Indramayu, kembalinya tengah malam untuk melakukan hemat tadi untuk efisiensi tadi dan silakan menggunakan transportasi publik," ujar Bima Arya di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Meski memberikan saran terkait efisiensi, Bima Arya menyerahkan sepenuhnya keputusan teknis kepada Lucky Hakim selama mengikuti kegiatan magang di Kemendagri. Ia hanya mengingatkan agar prinsip efisiensi tetap menjadi perhatian utama.

"Jadi pilihan itu ada pada kepala daerah, ada pada yang bersangkutan untuk tetap berada pada prinsip-prinsip efisiensi tadi," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya berbagi pengalamannya menggunakan transportasi umum menuju kantornya. Ia menceritakan bagaimana dirinya menggunakan angkutan kota (angkot) untuk mencapai kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Bima Arya menghadiri kegiatan di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, dan kemudian memilih menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Juanda ke Stasiun Pasar Minggu. Perjalanan dilanjutkan dengan angkot menuju kantor.

"Tadi 50 menit lah kira-kira. Kalau kereta kan terukur. Kalau mobil tidak terukur. Jadi kalau waktunya mungkin, ya sebaiknya naik transportasi publik. Nyaman juga," jelasnya.

Bima Arya mengajak para kepala daerah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan transportasi publik dalam kegiatan sehari-hari. Menurutnya, transportasi publik dapat menjadi pilihan yang praktis dan efisien jika digunakan sesuai jadwal.

"Jadi begini, sebetulnya transportasi publik itu praktis dan efisien kalau sesuai dengan jadwal. Artinya kalau tidak tergesa-gesa, tidak terlalu padat," ujarnya.

Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap sistem transportasi umum di wilayah masing-masing. Ia menyarankan agar kepala daerah sesekali menggunakan angkutan umum untuk merasakan langsung pengalaman warganya.

"Ya sebetulnya banyak kepala daerah yang punya kebiasaan bagus. Tinggal diatur aja waktunya dan diperbaiki transportasi publik di kotanya. Nyaman kok. Itu tugas kepala daerah juga," kata Bima Arya.

"Tapi yang penting begini, coba rasain deh apa yang dirasain warga. Kepala daerah itu harus bisa merasakan keseharian warga tuh seperti apa. Jadi pemimpin, kepala daerah, pejabat, harusnya bisa ikut merasakan. Nggak harus setiap hari, tapi kalau ada waktunya silakan cobain," imbuhnya.