Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Keluarga Angkat Bicara, Golkar Beri Dukungan
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Kembali Mencuat
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali menjadi perbincangan hangat. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah mengusulkan nama Soeharto sebagai salah satu kandidat penerima gelar tersebut. Usulan ini pun menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk keluarga Soeharto dan partai politik.
Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri dari Soeharto, menyatakan bahwa keluarganya tidak terlalu berharap banyak terhadap pemberian gelar ini. Ia mengungkapkan bahwa wacana ini selalu muncul setiap pergantian pemerintahan, namun belum pernah terealisasi. Meskipun demikian, Titiek menegaskan bahwa keluarga akan menyambut baik jika pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkenan memberikan gelar tersebut, mengingat jasa-jasa Soeharto yang dianggap besar bagi bangsa dan negara.
"Bagi kami, keluarga, diberi gelar atau tidak, Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia," ujar Titiek.
Dukungan dari Partai Golkar
Di sisi lain, dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa partainya akan mendukung segala hal positif demi kepentingan bangsa, termasuk usulan ini. Hetifah juga menambahkan bahwa usulan ini berasal dari internal partai, khususnya dari Satkar Ulama, salah satu organisasi sayap Partai Golkar.
Menanggapi adanya penolakan dari sebagian pihak, Hetifah mengaku belum menerima informasi tersebut.
Proses Pengusulan yang Berjenjang
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. Usulan harus memenuhi syarat dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk mendapatkan tanda tangan dari Bupati dan Gubernur sebelum diajukan ke Kemensos.
Selain Soeharto, terdapat beberapa nama lain yang juga diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, antara lain:
- KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
- Sansuri (Jawa Timur)
- Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
- Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
- K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
- Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
- Deman Tende (Sulawesi Barat)
- Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
- K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)
Usulan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara. Namun, pemberian gelar pahlawan nasional juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pandangan dari berbagai pihak agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.