MPR Soroti Pensiun Dini PLTU Cirebon: Pengganti dan Biaya Jadi Kunci

Wacana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 kembali mencuat, memicu diskusi mendalam mengenai kesiapan infrastruktur energi dan implikasi finansial yang menyertainya. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya kehadiran sumber energi alternatif yang berkelanjutan sebelum langkah pensiun dini PLTU batu bara tersebut direalisasikan.

"Pensiun dini PLTU akan sangat positif jika telah tersedia pembangkit listrik baru berbasis energi terbarukan sebagai pengganti," ujar Eddy Soeparno di Jakarta, menekankan perlunya transisi energi yang terencana dan terukur. Selain ketersediaan sumber energi pengganti, perhitungan biaya yang cermat juga menjadi sorotan utama.

Eddy memperkirakan bahwa biaya untuk mempensiunkan dini PLTU di Suralaya dan Cirebon dapat mencapai sekitar Rp 25 triliun. Angka ini, menurutnya, bukanlah jumlah yang kecil dan memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak membebani keuangan negara.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan komitmen pemerintah untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 sebagai bagian dari upaya transisi energi. Bahkan, Bahlil menyebutkan bahwa Indonesia telah mendapatkan pinjaman berbasis kebijakan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 500 juta dollar AS atau setara Rp 7,5 triliun untuk mendukung program ini.

Bahlil menekankan dua syarat utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU. Pertama, harus ada lembaga pembiayaan yang jelas sehingga tidak membebani negara, PLN, maupun masyarakat. Kedua, jika pembiayaan berasal dari pinjaman, suku bunganya harus rendah dan jangka waktunya panjang.

"Kita mau mempensiunkan dini, ada yang membiayai, yang itu secara ekonomi, tidak membebankan negara, PLN, dan rakyat. Kalau ada yang membiayai murah begini, alhamdulillah," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menantang lembaga-lembaga pembiayaan untuk turut serta mendukung program pensiun dini PLTU di Indonesia. Ia mempertanyakan lembaga mana yang bersedia memberikan pendanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian dalam wacana pensiun dini PLTU Cirebon-1:

• Ketersediaan Energi Pengganti: Sebelum PLTU dipensiunkan, sumber energi terbarukan yang memadai harus sudah siap untuk menggantikan kapasitas yang hilang.
• Perhitungan Biaya: Biaya pensiun dini, termasuk kompensasi dan investasi pada energi terbarukan, harus diperhitungkan secara cermat agar tidak membebani keuangan negara.
• Skema Pembiayaan: Sumber pendanaan yang jelas dan terjangkau sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pensiun dini PLTU.
• Keterlibatan Lembaga Pembiayaan: Pemerintah mengharapkan dukungan dari lembaga-lembaga pembiayaan untuk mewujudkan program transisi energi yang ambisius ini.

Wacana pensiun dini PLTU Cirebon-1 menjadi contoh nyata kompleksitas transisi energi di Indonesia. Diperlukan perencanaan yang matang, dukungan finansial yang kuat, dan komitmen dari semua pihak untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan.