Maraknya praktik wisata seks di Jepang, yang melibatkan wisatawan asing, telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan anggota parlemen dan masyarakat luas. Kazanuri Yamanoi, seorang tokoh dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mengangkat isu ini sebagai masalah serius yang mencoreng citra negara dan merendahkan martabat perempuan Jepang di mata internasional.

Fenomena ini mencuat ke permukaan setelah viralnya konten di media sosial, terutama platform seperti TikTok dan Bilibili, yang menampilkan aktivitas prostitusi di kawasan Taman Okubo, Tokyo. Konten tersebut menjadi bukti nyata dari permasalahan yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Yamanoi dengan tegas menyatakan bahwa Jepang kini dipandang sebagai negara di mana pria asing dapat dengan mudah 'membeli' layanan seksual dari perempuan muda. Ia menekankan bahwa situasi ini bukan hanya masalah domestik, tetapi juga isu krusial yang berdampak pada persepsi global terhadap perempuan Jepang.

Advokasi Yamanoi terhadap regulasi yang lebih ketat terkait industri pekerja seks telah berlangsung lama. Ia melihat bahwa ketidakberdayaan ekonomi, terutama di kalangan perempuan muda, menjadi faktor pendorong utama maraknya praktik prostitusi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

Arata Sakamoto, Kepala Rescue Hub, sebuah organisasi yang fokus pada isu-isu sosial, menyoroti bahwa masalah ekonomi menjadi alasan utama peningkatan jumlah pekerja seks di Jepang. Ia mengungkapkan bahwa praktik semacam ini tergolong jarang terjadi satu dekade lalu. Peningkatan jumlah 'klien' asing juga menjadi perhatian utama.

Data dari Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 140 perempuan ditangkap karena dugaan prostitusi jalanan. Ironisnya, sekitar 43% dari perempuan yang ditangkap tersebut terjerat dalam praktik ini karena alasan ekonomi. Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 80% dari mereka berusia 20-an, sementara sisanya berusia 19 tahun atau lebih muda.

Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya perempuan muda Jepang terhadap eksploitasi seksual akibat tekanan ekonomi. Pemerintah Jepang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi akar masalah ini, melindungi martabat perempuan, dan memperbaiki citra negara di mata internasional.

Isu ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang perubahan sosial dan ekonomi yang mendasar. Pemerintah perlu berinvestasi dalam program-program pemberdayaan perempuan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memberikan dukungan sosial bagi mereka yang rentan terhadap eksploitasi. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, Jepang dapat mengatasi masalah wisata seks dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Maraknya wisata seks di Jepang menjadi perhatian serius anggota parlemen dan masyarakat.
• Konten media sosial mengungkap praktik prostitusi di kawasan Taman Okubo, Tokyo.
• Ketidakberdayaan ekonomi menjadi faktor utama pendorong praktik prostitusi.
• Sebagian besar pekerja seks adalah perempuan muda berusia 20-an atau lebih muda.
• Pemerintah Jepang diharapkan mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini.

Data statistik yang relevan:

• 140 perempuan ditangkap karena dugaan prostitusi jalanan pada tahun 2023.
• 43% dari perempuan yang ditangkap beralasan karena tuntutan ekonomi.
• 80% dari perempuan yang ditangkap berusia 20-an atau lebih muda.

Pernyataan dari tokoh penting:

• Kazanuri Yamanoi (Partai Demokrat Konstitusional Jepang): Wisata seks mencoreng citra Jepang dan merendahkan martabat perempuan.
• Arata Sakamoto (Kepala Rescue Hub): Masalah ekonomi menjadi alasan utama peningkatan jumlah pekerja seks.