Gelombang kasus pelecehan seksual yang mencuat baru-baru ini telah menyoroti sisi gelap dalam dunia medis, memicu kekhawatiran mendalam tentang keamanan pasien dan etika profesi. Kasus-kasus yang melibatkan oknum dokter spesialis, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS), dan tenaga medis lainnya telah membuka tabir praktik yang selama ini tersembunyi.

Fenomena ini diibaratkan sebagai gunung es, di mana kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Komnas Perempuan mencatat adanya belasan laporan pelecehan seksual di lingkungan medis dalam beberapa tahun terakhir, namun diyakini jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Ketidakberdayaan pasien dan relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien menjadi faktor utama yang menyebabkan kasus-kasus ini sulit terungkap.

Faktor Pemicu dan Tantangan Pengawasan

Relasi kuasa yang timpang antara tenaga medis dan pasien, ditambah dengan minimnya pengawasan dan kurangnya penegakan etika profesi, menciptakan celah bagi terjadinya pelecehan. Dokter, sebagai satu-satunya profesi yang memiliki akses langsung terhadap tubuh pasien, memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang mereka.

Selain itu, kurikulum pendidikan kedokteran yang kurang menekankan aspek etika dan pencegahan pelecehan seksual juga menjadi masalah tersendiri. Materi tentang pelecehan seksual seringkali dianggap tabu atau kurang relevan, sehingga para calon dokter kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu ini.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantah tudingan bahwa minimnya pendidikan etik menjadi penyebab utama pelecehan seksual. Menurut IDI, pendidikan kedokteran telah memasukkan materi etik sebagai mata kuliah wajib. Namun, IDI mengakui bahwa tata kelola fasilitas kesehatan dan pengawasan terhadap tenaga medis perlu diperketat.

Upaya Pemerintah dan Tantangan Sumber Daya

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tenaga medis. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan mahasiswa PPDS untuk mengikuti tes kejiwaan secara berkala. Kemenkes juga akan memperketat pengawasan terhadap fasilitas kesehatan dan memberikan sanksi tegas bagi yang lalai dalam melakukan pembinaan.

Namun, tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan secara efektif. Dengan jumlah dokter yang mencapai ratusan ribu dan tersebar di seluruh Indonesia, sulit untuk memantau setiap tindakan tenaga medis. Selain itu, beban kerja yang berat bagi dokter dan mahasiswa PPDS juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran etika.

Langkah ke Depan

Untuk mengatasi masalah pelecehan seksual di dunia medis, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

• Memperketat pengawasan dan penegakan etika profesi.
• Meningkatkan pendidikan etika dan pencegahan pelecehan seksual dalam kurikulum kedokteran.
• Memperbaiki tata kelola fasilitas kesehatan dan meningkatkan sumber daya untuk pengawasan.
• Mengevaluasi beban kerja dokter dan mahasiswa PPDS untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran etika.
• Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien untuk melaporkan kasus pelecehan seksual.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan medis yang aman, beretika, dan profesional. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dapat dipulihkan dan kasus-kasus pelecehan seksual dapat dicegah di masa depan.