Terkuaknya Sisi Gelap Kampung Baru, Depok: Lebih dari Sekadar Pembakaran Mobil Polisi

Insiden pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Depok, pada Jumat dini hari (18/4/2025) membuka tabir permasalahan kompleks yang selama ini tersembunyi. Peristiwa ini bukan hanya tentang tindakan anarkis terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menyoroti kondisi sosial dan administratif yang carut-marut di sebuah kawasan padat penduduk yang terabaikan.

"Pembakaran mobil polisi hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih besar," ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Pasca-kejadian, investigasi mendalam mengungkap berbagai persoalan krusial, mulai dari status kependudukan yang tidak jelas, kepemilikan lahan yang bermasalah, hingga ketiadaan struktur pemerintahan lingkungan yang formal seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Problematika Kependudukan: Antara Keberadaan Fisik dan Identitas Hukum

Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya warga Kampung Baru yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok, meskipun telah tinggal di kawasan tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa di antaranya diduga tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat saat mengunjungi Polres Metro Depok beberapa hari setelah kejadian.

"Mereka tinggal di sana puluhan tahun, tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada yang Bekasi. Bahkan, ada indikasi yang tidak ber-KTP," ungkapnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Ironisnya, banyak warga Kampung Baru yang tidak pernah berpartisipasi dalam pemilu, baik di Depok maupun di daerah asal mereka.

Status Lahan yang Tidak Jelas: Akar Konflik dan Ketidakpastian

Selain masalah kependudukan, status lahan di Kampung Baru juga menjadi sumber masalah yang tak kunjung usai. Diduga kuat, banyak bangunan di kawasan tersebut berdiri di atas lahan tanpa status hukum yang jelas. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi konflik agraria dan penggusuran di masa depan.

"Pemerintah daerah harus segera turun tangan untuk menertibkan status lahan di Kampung Baru. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Tidak adanya kejelasan status lahan juga mempersulit upaya pemerintah untuk melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Akibatnya, Kampung Baru terkesan kumuh dan tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Depok.

Ketiadaan Struktur Pemerintahan Lingkungan: Vakum Kekuasaan dan Potensi Konflik

Fakta bahwa Kampung Baru tidak memiliki struktur RT dan RW semakin memperparah kondisi sosial dan administratif di kawasan tersebut. Tanpa adanya pengurus lingkungan yang resmi, komunikasi antara warga dan pemerintah menjadi terhambat. Hal ini juga membuka peluang bagi munculnya praktik-praktik ilegal dan tindakan kriminalitas.

"Tidak adanya RT dan RW membuat kami kesulitan untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Selain itu, kami juga merasa tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi," keluh seorang warga Kampung Baru.

Ketiadaan struktur pemerintahan lingkungan juga menyulitkan upaya penegakan hukum di Kampung Baru. Polisi seringkali menghadapi kendala saat melakukan operasi di kawasan tersebut karena kurangnya informasi dan dukungan dari masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Penataan Kependudukan dan Legalisasi Kawasan

Menghadapi kompleksitas permasalahan di Kampung Baru, Pemerintah Kota Depok didesak untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Prioritas utama adalah melakukan penataan kependudukan dan melegalisasi kawasan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui program legalisasi aset dan pemberian KTP bagi warga yang memenuhi syarat.

Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk struktur RT dan RW di Kampung Baru. Pengurus lingkungan yang terpilih haruslah orang-orang yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap masyarakat. Mereka bertugas untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Insiden pembakaran mobil polisi di Kampung Baru harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dengan penanganan yang tepat, Kampung Baru dapat menjadi kawasan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Kronologi Singkat Insiden

Sebagai informasi tambahan, insiden pembakaran mobil polisi terjadi saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Penangkapan tersebut diwarnai perlawanan dari warga sekitar rumah pelaku, yang berujung pada perusakan dan pembakaran mobil polisi. Saat ini, beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan proses hukum sedang berjalan.