Polemik anggaran senilai Rp 27 miliar yang dikaitkan dengan Lembur Pakuan, Subang, memicu reaksi dari mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui pernyataan yang disampaikannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang ada di Lembur Pakuan telah berdiri jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi dengan tegas membantah bahwa pembangunan di Lembur Pakuan menggunakan anggaran pemerintah. Ia mengklaim bahwa seluruh pembangunan tersebut merupakan hasil dari usahanya sendiri serta dukungan dari masyarakat. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan yang beredar bahwa Lembur Pakuan mendapatkan kucuran dana dari APBD Jawa Barat.

Klarifikasi ini muncul setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman, memberikan penjelasan terkait isu anggaran Rp 27 miliar yang dikaitkan dengan Lembur Pakuan. Herman menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan miskomunikasi dan menegaskan tidak ada alokasi anggaran khusus untuk Lembur Pakuan.

Menurut Herman, dana sebesar itu dialokasikan untuk program kebudayaan dan pariwisata di Jawa Barat, termasuk:

• Penerbitan kamus atau buku budaya yang berisi riset mendalam tentang budaya Jawa Barat.
• Penataan kawasan wisata.
• Penyelenggaraan pentas seni.

Program-program ini bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata dan melestarikan budaya Jawa Barat, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut. Herman juga menekankan bahwa penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi dari Dedi Mulyadi dan Sekda Jawa Barat, diharapkan polemik mengenai anggaran Lembur Pakuan dapat segera mereda. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan Lembur Pakuan tidak terkait dengan anggaran pemerintah daerah, melainkan merupakan inisiatif pribadi Dedi Mulyadi yang didukung oleh masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri fokus pada program-program kebudayaan dan pariwisata yang bertujuan untuk memajukan daerah dan melestarikan warisan budaya.