Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan cerdas berkelanjutan menghadapi tantangan serius dengan maraknya aktivitas penambangan ilegal, bahkan di kawasan lindung yang seharusnya steril dari kegiatan tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan komitmennya untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal ini demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas yang merusak lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti IKN.

"Pembangunan IKN adalah prioritas nasional, tetapi kelestarian lingkungan adalah fondasi keberlanjutannya. Kami akan menindak tegas pelaku penambangan ilegal dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan," ujar Siti Nurbaya Bakar.

KLHK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan rawan penambangan ilegal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan drone juga dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Otorita IKN (OIKN) juga berperan aktif dalam upaya penegakan hukum. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Alue Dohong, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menindak pelaku perambahan hutan dan penambangan ilegal di wilayah IKN.

"Kami memiliki tim gabungan yang terdiri dari unsur OIKN, KLHK, kepolisian, dan TNI. Tim ini secara rutin melakukan patroli dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN," kata Alue Dohong.

Selain penindakan hukum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program-program edukasi dan sosialisasi digelar secara berkelanjutan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian alam di IKN.

KLHK menyadari bahwa penanganan masalah penambangan ilegal membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar IKN diwajibkan untuk menerapkan standar lingkungan yang tinggi dan berkontribusi pada upaya rehabilitasi lingkungan.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam di IKN. Pemerintah membuka diri terhadap masukan dan dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap lingkungan.

IKN dirancang sebagai kota yang selaras dengan alam. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menindak tegas segala bentuk aktivitas yang merusak alam.