Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti akar permasalahan konflik sosial yang berujung pada tindakan kriminal di berbagai daerah. Menurutnya, serangkaian peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara.

Dalam sebuah pernyataan, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ketidaktindakan aparat pemerintah, mulai dari tingkat gubernur, bupati/wali kota, kepala kelurahan, kepala desa, hingga RT/RW, terhadap berbagai aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah masing-masing menjadi penyebab utama munculnya konflik. Pembiaran terhadap pendirian bangunan liar di bantaran sungai, marka jalan, trotoar, tanah milik orang lain, maupun tanah negara, telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kondisi ini menciptakan permasalahan kompleks yang sulit diurai.

"Pembiaran ini berlangsung lama. Ketika pemilik tanah datang, atau negara membutuhkan, kemudian melakukan penertiban bangunan liar tanpa kompensasi, akhirnya terjadi perlawanan, bahkan hingga mengarah kepada tindak pidana," ujarnya.

Kasus-kasus seperti yang terjadi di Kota Depok, Cimanggis, hingga Bandung, yang berujung pada pembakaran mobil polisi, menjadi contoh nyata dari dampak kelalaian pemerintah daerah. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh tindakan pidana dan kekerasan, baik terhadap aparat maupun warga sipil, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Sebagai seorang gubernur, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada aparat Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya atas ketegasan mereka dalam menangani berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ia berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengimbau seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan, untuk tidak lagi melakukan pembiaran terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia menekankan pentingnya penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara, serta larangan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Berikut adalah beberapa poin penting yang ditekankan oleh Dedi Mulyadi:

• Pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap aktivitas ilegal.
• Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
• Hak dan kewajiban setiap warga negara harus dihormati.
• Pembiaran terhadap pelanggaran hanya akan memicu konflik sosial.

Dengan adanya ketegasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah, diharapkan konflik sosial dapat dicegah dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.