BKPM Turun Tangan Usai Pembangunan Pabrik BYD di Subang Diduga Dihambat Aksi Ormas

Dugaan gangguan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, memicu reaksi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kabar ini mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah kunjungan di Shenzhen, China.

Menanggapi laporan tersebut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak BYD untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Menurutnya, BKPM memandang serius isu premanisme dan pungutan liar karena dapat merusak iklim investasi di Indonesia.

"Kami akan segera menghubungi pihak BYD untuk mengetahui secara pasti situasi yang terjadi di lapangan. Meskipun informasi yang beredar mungkin tidak sepenuhnya salah, namun kami perlu mendapatkan detail yang akurat dari pihak yang bersangkutan," ujar Nurul di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Nurul Ichwan menegaskan bahwa tindakan premanisme dan pungutan liar oleh oknum ormas tidak hanya merugikan perusahaan yang berinvestasi, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata investor asing. Ia menambahkan bahwa di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu menjaga iklim investasi yang kondusif dan aman.

"Citra Indonesia sebagai negara yang tidak aman dan rentan terhadap premanisme dapat menghambat upaya kita untuk menarik investasi. Oleh karena itu, kami mengharapkan pengertian dari semua pihak bahwa menciptakan iklim investasi yang baik adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Nurul Ichwan menyoroti dampak negatif premanisme terhadap biaya investasi dan kesempatan kerja di Indonesia. Ia menyatakan bahwa tindakan oknum ormas yang menghambat investasi secara tidak langsung merugikan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

"Oknum-oknum yang berkontribusi terhadap tingginya biaya ekonomi dan investasi di Indonesia harus menyadari bahwa mereka memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka yang mencari pekerjaan. Jika investor merasa tidak aman dan akhirnya gagal berinvestasi, maka ribuan lapangan pekerjaan akan hilang," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga menekankan pentingnya tindakan tegas pemerintah terhadap aksi premanisme. Menurutnya, jaminan keamanan merupakan faktor krusial bagi investor.

"Pemerintah perlu bertindak tegas dalam menangani permasalahan premanisme yang mengganggu pembangunan fasilitas produksi BYD. Investor harus merasa aman dan terjamin ketika berinvestasi di Indonesia," kata Eddy Soeparno.

Pabrik mobil listrik BYD sendiri dibangun di kawasan Subang Smartpolitan Fase 2, Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun.