Pasca-insiden pembakaran kendaraan kepolisian di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok, mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan langsung untuk berdialog dengan warga setempat. Kedatangan Dedi, yang dikenal dengan gaya berpakaian khas Sunda, bertujuan untuk menjalin komunikasi dan mencari tahu akar permasalahan yang memicu ketegangan di wilayah tersebut.

Dalam interaksi yang terekam dan diunggah melalui akun TikTok pribadinya, Dedi terlibat percakapan santai dengan warga di sebuah warung. Ia menanyakan langsung mengenai kejadian pembakaran mobil polisi dan identitas para pelaku. Dari obrolan tersebut, terungkap keluhan mendalam dari warga mengenai sulitnya proses perubahan identitas kependudukan bagi mereka yang berasal dari luar kota.

Salah seorang warga mengungkapkan frustrasinya karena KTP-nya masih berstatus DKI Jakarta, meskipun sudah lama tinggal di Depok. Ia mengaku kesulitan dalam mengurus perpindahan identitas karena adanya hambatan birokrasi. Keluhan ini mencerminkan masalah yang dialami banyak warga pendatang di Kampung Baru, yang ingin menjadi warga Depok secara resmi.

Menanggapi keluhan tersebut, Dedi Mulyadi berjanji untuk menindaklanjuti masalah ini dengan berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Depok. Ia bertekad untuk memperjuangkan kemudahan administrasi kependudukan bagi warga, sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya sebagai penduduk Depok.

Insiden pembakaran mobil polisi sendiri terjadi saat tim Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap TS, tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Penangkapan tersebut memicu perlawanan dari warga, yang berujung pada perusakan dan pembakaran kendaraan aparat. Saat ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan lima di antaranya telah ditahan dan empat lainnya masih dalam pengejaran.

Kunjungan Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat menjadi titik awal penyelesaian masalah di Kampung Baru, tidak hanya terkait insiden pembakaran mobil polisi, tetapi juga masalah-masalah sosial yang lebih mendasar, seperti kesulitan administrasi kependudukan dan potensi konflik identitas.