Bakamla Dorong Penguatan Menjadi Indonesia Coast Guard Demi Keamanan Maritim Nasional

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Irvansyah, mengajukan usulan strategis dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI pada Senin, 3 Februari 2025. Usulan tersebut berfokus pada penguatan peran Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard, sebuah langkah yang diyakini Irvansyah krusial untuk mewujudkan sistem keamanan maritim Indonesia yang efektif dan menyeluruh. Dalam paparannya, Irvansyah menekankan urgensi tersedianya payung hukum yang komprehensif dalam mengatur keamanan laut nasional.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan sistem keamanan maritim yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif membutuhkan landasan hukum yang kuat. Ketiadaan undang-undang yang spesifik tentang keamanan laut, menurutnya, menghambat optimalisasi upaya perlindungan wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut, Irvansyah memaparkan bahwa pembentukan Indonesia Coast Guard berbasis Bakamla menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan maritim yang kompleks. Dengan status Indonesia Coast Guard, Bakamla akan memiliki kewenangan dan kapabilitas yang lebih terintegrasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh, konkret, dan komprehensif. Hal ini mencakup penegakan hukum, penjagaan keamanan kapal-kapal dagang dan nelayan, serta respon cepat terhadap berbagai ancaman di laut.

Pentingnya Peran Coast Guard dalam Keamanan Maritim Indonesia:

Irvansyah menjelaskan bahwa tanggung jawab keamanan maritim Indonesia tidak hanya berada di pundak TNI Angkatan Laut. Sebuah coast guard yang terdefinisi dengan jelas dan memiliki kewenangan yang kuat, menurutnya, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi kapal-kapal niaga dan nelayan Indonesia. Dengan adanya Indonesia Coast Guard, penanganan berbagai isu seperti pencurian ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan laut lainnya dapat ditangani secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Penguatan Bakamla sebagai Solusi:

Penguatan Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks. Transformasi ini diyakini akan menghasilkan instansi yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Langkah ini juga akan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Kesimpulan:

Usulan penguatan Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan maritim nasional. Langkah ini menuntut dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk DPR RI, untuk mewujudkan sistem keamanan maritim yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan masa depan.