Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah melakukan restrukturisasi besar terhadap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Langkah ini, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bertujuan untuk merampingkan birokrasi dan meningkatkan efektivitas departemen dalam menghadapi tantangan geopolitik global.

Rubio menjelaskan bahwa Departemen Luar Negeri, dalam kondisi saat ini, dianggap terlalu gemuk dan kurang efisien untuk menjalankan misi diplomatiknya. Restrukturisasi ini akan melibatkan pemangkasan sejumlah posisi dan pengurangan jumlah kantor divisi di dalam departemen, termasuk yang terkait dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Meski demikian, Rubio menekankan bahwa perubahan ini tidak akan se-ekstrem beberapa usulan kebijakan yang sempat beredar.

Salah satu perubahan utama adalah penghapusan divisi yang sebelumnya bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia. Divisi ini akan digantikan oleh kantor baru yang berfokus pada koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan. Kantor baru ini juga akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang sejak awal periode kedua Trump telah mengalami pengurangan program secara signifikan.

Kantor baru tersebut akan mengawasi biro yang menangani demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Perubahan ini menunjukkan pergeseran fokus dari biro yang sebelumnya mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri. Selain itu, restrukturisasi ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang bertugas mengantisipasi dan mencegah kekejaman di luar negeri, serta kantor yang menangani kejahatan perang, yang baru-baru ini mendokumentasikan perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menjelaskan bahwa penutupan kantor-kantor tersebut tidak berarti fungsi-fungsi yang dijalankan akan dihentikan. Ia menegaskan bahwa area fokus kantor-kantor tersebut akan tetap diimplementasikan, namun dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat.

Perubahan dalam Struktur Departemen Luar Negeri:

• Penghapusan divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.
• Pembentukan kantor baru yang berfokus pada koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan.
• Penyatuan fungsi USAID ke dalam kantor baru.
• Penutupan Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi.
• Penutupan kantor yang menangani kejahatan perang.

Restrukturisasi ini mencerminkan upaya pemerintahan Trump untuk merampingkan birokrasi pemerintah dan memfokuskan sumber daya pada prioritas-prioritas tertentu, seperti bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan. Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran dalam pendekatan AS terhadap isu-isu global, dengan penekanan yang lebih besar pada kepentingan nasional inti dan persaingan kekuatan besar.