Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi V secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai isu dan keluhan yang muncul terkait pengelolaan dan kualitas jalan tol di Indonesia. Pembentukan Panja ini merupakan wujud komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi V telah menyepakati pembentukan Panja Jalan Tol. Kesepakatan ini menandakan adanya kesamaan pandangan di antara berbagai kekuatan politik di parlemen mengenai pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan jalan tol. Anggota dari berbagai fraksi telah menyerahkan nama-nama yang akan ditugaskan dalam Panja ini, menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

Fokus utama Panja Jalan Tol adalah mengawasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. SPM merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh pengelola jalan tol dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Panja akan menguji kesesuaian antara SPM yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan, serta memastikan bahwa pengelola jalan tol memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik jalan, fasilitas pendukung, hingga pelayanan transaksi dan penanganan keluhan.

Selain SPM, Panja juga akan menyoroti isu-isu lain yang berkaitan dengan jalan tol, seperti:

• Tarif tol: Panja akan mengkaji mekanisme penetapan tarif tol dan memastikan bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jalan.
• Kualitas konstruksi: Panja akan melakukan evaluasi terhadap kualitas konstruksi jalan tol untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
• Pemeliharaan jalan: Panja akan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan jalan tol secara berkala untuk mencegah kerusakan dan menjaga kualitas jalan.
• Dampak sosial dan lingkungan: Panja akan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pengoperasian jalan tol.

Lasarus juga mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI telah menerima banyak keluhan terkait kondisi jalan nasional. Keluhan ini menjadi perhatian serius dan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan atensi khusus terhadap kondisi infrastruktur jalan dan meminta penjelasan dari Komisi V mengenai permasalahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia.

Dengan pembentukan Panja Jalan Tol, DPR RI berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di Indonesia. Panja akan bekerja secara profesional dan independen untuk memastikan bahwa jalan tol dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.