Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah proaktif dalam upaya membantu pemerintah menangani berbagai permasalahan kompleks di wilayah Papua. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan forum bernama 'MPR for Papua', yang diinisiasi oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Forum ini secara khusus melibatkan anggota DPR dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan Papua.

Pembentukan 'MPR for Papua' ini diresmikan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 23 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani menyerahkan Surat Keputusan (SK) secara simbolis kepada perwakilan forum, menandai dimulainya operasionalisasi 'MPR for Papua'. Forum ini akan diketuai oleh Yorrys Raweyai, tokoh masyarakat Papua yang juga merupakan anggota MPR.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa 'MPR for Papua' dibentuk sebagai wadah dialog dan koordinasi antara anggota MPR yang berasal dari Papua dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen sipil lainnya. Tujuannya adalah untuk menjembatani aspirasi masyarakat Papua, mengidentifikasi akar permasalahan, dan merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

"Maksud diadakannya MPR for Papua ini adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR untuk membantu pemerintah, menyelesaikan beberapa persoalan secara komprehensif terhadap persoalan secara politik," ujar Muzani.

Salah satu fokus utama 'MPR for Papua' adalah mendorong dialog yang konstruktif dan inklusif. Forum ini akan aktif mendengarkan berbagai pandangan dan aspirasi dari masyarakat Papua, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait peran dan fungsi 'MPR for Papua':

• Menjembatani Aspirasi: Menjadi penghubung antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat dan daerah.
• Identifikasi Masalah: Melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan di Papua.
• Perumusan Solusi: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
• Monitoring dan Evaluasi: Memantau implementasi kebijakan dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat.
• Fasilitasi Dialog: Memfasilitasi dialog antara berbagai pihak terkait untuk mencapai konsensus.

Muzani berharap bahwa dengan terbentuknya 'MPR for Papua', sinergi antara pemerintah, MPR, dan masyarakat Papua dapat ditingkatkan, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Dengan adanya pemekaran wilayah di Papua menjadi 6 provinsi, Muzani berharap rentang kendali pemerintah menjadi lebih pendek sehingga pelayanan publik semakin baik. Ia juga mengharapkan kemajuan, modernisasi pelayanan, dan kesejahteraan di tanah Papua lebih bagus lagi.