AHY Dorong Alokasi APBD DKI untuk Atasi Krisis Sampah Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perumahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti permasalahan krusial terkait pengelolaan sampah di Ibu Kota Jakarta. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029, yang digelar di Balai Kota Jakarta, AHY menekankan pentingnya alokasi yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 91 triliun untuk mengatasi persoalan sampah yang terus menghantui kota metropolitan ini.

"Kami dari Kemenko Infrastruktur siap memberikan dukungan penuh dan menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengelola APBD sebesar Rp 91 triliun tentunya bukan perkara mudah, namun kami berharap ada alokasi yang cukup signifikan untuk pengelolaan sampah secara efektif," ujar AHY dengan nada optimis.

AHY secara khusus menaruh harapan besar kepada Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk menjadikan isu sampah sebagai prioritas utama. Menurutnya, penerapan teknologi yang tepat guna merupakan kunci untuk menanggulangi permasalahan sampah di Jakarta secara komprehensif. "Kita harus fokus pada solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Saya sangat berharap kita dapat mengadakan rapat koordinasi khusus untuk membahas permasalahan sampah ini secara mendalam. Penerapan teknologi yang tepat sasaran adalah suatu keharusan," tegasnya.

AHY mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa Jakarta setiap harinya menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah. Ia melihat kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang. "Kita tidak bisa lagi hanya menumpuk sampah. Timbunan sampah setinggi gedung 16 lantai harus mampu kita konversi menjadi energi yang bermanfaat. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak," serunya.

Lebih lanjut, AHY mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya pendekatan dari hulu ke hilir yang diperkuat dengan inovasi dan skema pembiayaan modern. AHY juga menawarkan diri untuk mengkoordinasikan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pengelolaan sampah, termasuk penerapan teknologi waste-to-energy (WTE) sebagai bagian integral dari agenda pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

"Harus ada teknologi yang tepat, pendanaan yang siap, dan kemauan politik yang kuat. Kami siap mengadakan rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas isu ini secara mendalam," tandasnya.

Menurut AHY, inisiatif ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus progresif secara ekologis dan sosial. Selain itu, AHY juga menegaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian nasional. Ia berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan solusi konkret atas berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta.

"Saya menyambut baik terselenggaranya Musrenbang ini. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, sekaligus merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan," ungkapnya.

AHY menambahkan bahwa Jakarta memiliki posisi yang istimewa. Kota ini telah bertransformasi selama berabad-abad. "Apapun status Jakarta nantinya, DKI atau DKJ, kota ini akan tetap menjadi center of gravity, pusat ekonomi, budaya, dan pertumbuhan yang membanggakan," tegasnya.

Di akhir sambutannya, AHY menyebutkan bahwa daya saing, keberlanjutan, dan ketahanan harus menjadi kata kunci dalam pembangunan Jakarta. Menurutnya, Jakarta harus terus kompetitif meskipun tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan AHY:

  • Alokasi APBD DKI untuk pengelolaan sampah.
  • Penerapan teknologi tepat guna untuk mengatasi masalah sampah.
  • Konversi sampah menjadi energi.
  • Kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk pengelolaan sampah.
  • Pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
  • Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.
  • Daya saing, keberlanjutan, dan ketahanan Jakarta.