Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas menyikapi ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Dedi Mulyadi. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keselamatan Dedi Mulyadi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum," tegas Herman kepada wartawan di Gedung Merdeka, Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengerahkan Tim Siber untuk melacak sumber dan motif di balik ancaman tersebut. Ancaman yang menyasar nyawa seseorang dianggap sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penindakan tegas.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui Tim Siber kami untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan, baik yang terjadi secara online maupun offline," jelas Herman. Langkah antisipasi dan mitigasi risiko menjadi prioritas utama.

Herman mengakui bahwa pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah dalam masyarakat. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk:

• Mencerahkan masyarakat
• Mensejahterakan masyarakat
• Membahagiakan masyarakat

"Kami menyadari bahwa tidak semua orang akan setuju dengan setiap kebijakan yang kami ambil. Namun, kami akan terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat," pungkas Herman.

Upaya peningkatan keamanan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi pejabat publik dan menjaga stabilitas daerah. Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemanfaatan teknologi siber diharapkan dapat mengungkap dan menindak pelaku ancaman, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal serupa di masa depan.