Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa lebih dari 500 calon kepala sekolah telah memenuhi persyaratan awal untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya. Hal ini disampaikan usai meninjau Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Jakarta Selatan.

"Saat ini, kami fokus pada finalisasi persiapan guru, sementara pendaftaran siswa telah mencapai lebih dari 50 persen dari kuota yang tersedia di 53 lokasi yang siap," ujar Saifullah Yusuf. Ia menambahkan bahwa lebih dari 280 kabupaten/kota telah memenuhi syarat untuk menjadi lokasi pendirian Sekolah Rakyat, berdasarkan kriteria seperti ketersediaan lahan dan dokumen pendukung.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan survei terhadap sekitar 80 lokasi potensial lainnya. Dari hasil survei, 53 lokasi dinyatakan siap untuk didirikan Sekolah Rakyat. Apabila gedung-gedung yang direvitalisasi atau direnovasi dinilai layak untuk proses belajar mengajar, maka akan dipertimbangkan untuk segera dioperasikan tahun ini.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai fasilitas pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera dan keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu. Sekolah Rakyat akan mengadopsi konsep boarding school atau asrama, dengan target operasional dimulai pada Juli 2025.

Sekolah Rakyat memiliki beberapa kriteria penting:

• Gratis: Tidak ada biaya pendidikan untuk siswa.
• Boarding School: Menggunakan sistem asrama untuk menunjang proses belajar.
• Fokus pada Keluarga Miskin: Prioritas penerimaan siswa dari keluarga kurang mampu.
• Pengentasan Kemiskinan: Berkontribusi pada program pengentasan kemiskinan pemerintah.
• Juli 2025: Target operasional perdana.

Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif.