Tarif Biskita Trans Depok Rp 6.000 Tuai Penolakan Warga: Terlalu Mahal Dibandingkan Transportasi Lain
Tarif Biskita Trans Depok Rp 6.000 Tuai Penolakan Warga
Rencana pemberlakuan tarif baru Biskita Trans Depok sebesar Rp 6.000 per perjalanan pada tahun 2025 menuai penolakan dari sejumlah warga Depok. Keluhan utama tertuju pada disparitas harga yang dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi publik lain, khususnya Transjakarta yang tarifnya hanya Rp 3.500. Penolakan ini mengemuka menyusul rencana pengalihan pengelolaan Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota Depok pada tahun yang sama.
Rahma, warga Beji yang bekerja di Jakarta Selatan, menyatakan keberatannya atas rencana tersebut. Ia menilai tarif Rp 6.000 terlalu mahal untuk rute Terminal Depok-Stasiun LRT Harjamukti. “Tidak setuju, Transjakarta saja Rp 3.500, kenapa Biskita Rp 6.000?” ujarnya. Rahma memperkirakan penghematan bulanannya akan mencapai Rp 20.000 jika tarif diturunkan menjadi Rp 5.000. Ia khawatir jika tarif Biskita Trans Depok terlalu tinggi, penumpang akan beralih ke angkutan kota (angkot) yang tarifnya lebih terjangkau. Pendapat senada disampaikan oleh Ade, warga Depok lainnya, yang menilai tarif Rp 6.000 tidak kompetitif dibandingkan dengan angkot yang menawarkan harga Rp 4.000-5.000 untuk jarak dekat. Ia juga mempertanyakan daya saing Biskita Trans Depok, khususnya untuk rute pendek, misalnya menuju RS Hermina. Menurutnya, tingginya animo masyarakat selama masa uji coba gratis menunjukkan potensi Biskita Trans Depok untuk tetap ramai jika tarifnya disesuaikan, misalnya mencontoh tarif Transjakarta atau Biskita di Bogor.
Pertimbangan Pemerintah Kota Depok
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok, Zamrowi, mengakui rencana pemberlakuan tarif sebesar Rp 6.000. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut masih dalam tahap pembahasan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pemberlakuan tarif, kata Zamrowi, akan dikaji secara matang sebelum ditetapkan secara resmi. Pihaknya saat ini tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan menjelang pengalihan pengelolaan Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota Depok pada tahun 2025.
Ancaman terhadap Keberlangsungan Biskita Trans Depok
Meskipun masih dalam tahap pembahasan, penolakan warga terhadap tarif baru Biskita Trans Depok patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Jika tarif tidak disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan daya saing moda transportasi lain, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap jumlah penumpang dan keberlangsungan operasional Biskita Trans Depok. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dalam menetapkan tarif agar Biskita Trans Depok dapat menjadi pilihan transportasi publik yang terjangkau dan sustainable.
Alternatif Solusi
Beberapa alternatif solusi yang mungkin dipertimbangkan antara lain melakukan kajian ulang terhadap struktur biaya operasional Biskita Trans Depok, mencari sumber pendanaan alternatif, atau memberikan subsidi tarif agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Komunikasi yang intensif dengan masyarakat juga sangat penting untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tarif yang akan diterapkan.
- Poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan:
- Kompetisi dengan angkutan umum lain (angkot).
- Daya beli masyarakat.
- Biaya operasional Biskita Trans Depok.
- Subsidi pemerintah.
- Kajian ulang tarif yang lebih komprehensif.
- Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat Depok.