Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara ini berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (23/4/2024), menandai komitmen Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global yang berdaya saing.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menekankan pentingnya penyusunan RPJMD sebagai kompas pembangunan Jakarta hingga tahun 2045. Ia menyoroti bahwa transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan Jakarta pada posisi strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

"Penyusunan RPJMD bukan sekadar melanjutkan pekerjaan yang telah ada, melainkan untuk menjawab daya tarik investasi yang rendah dan kerumitan berbisnis, performa akademis serta kualitas SDM yang belum bersaing pada tingkat global, dan layanan dasar perkotaan yang masih memerlukan peningkatan," ujar Heru.

Jakarta telah merumuskan visi untuk menjadi 20 besar kota global dunia dengan tujuh fokus utama:

• Bisnis dan ekonomi
• Masyarakat dan tenaga kerja
• Pariwisata
• Lingkungan berkelanjutan
• Infrastruktur dan mobilitas
• Litbang dan inovasi
• Tata kelola dan pembiayaan

RPJMD 2025–2029 mengusung tema "Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Warganya". Visi ini dijabarkan melalui lima misi utama:

1. Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
2. Pusat Ekonomi Inovatif dan Merata: Mengembangkan ekonomi berbasis inovasi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
3. Manajemen Kota Modern: Melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
4. Ruang Kota Layak Huni dan Tahan Bencana: Menyediakan akses air bersih, perumahan terjangkau, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Konektivitas Ekonomi dan Sosial: Meningkatkan transportasi publik dan mengembangkan kawasan ekonomi baru.

Pembangunan Jakarta akan didasarkan pada data dan riset, serta menjamin keadilan antara wilayah daratan dan kepulauan, khususnya dalam pembangunan Kepulauan Seribu. Proyeksi makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan mencapai 5,1–6 persen pada 2026 dengan inflasi sekitar 2,4 persen. Kapasitas fiskal APBD Jakarta juga diproyeksikan meningkat secara bertahap untuk mendukung program-program strategis daerah.

RKPD 2026 mengusung tema “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh prioritas utama pembangunan. Tema ini selaras dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Heru menyambut baik antusiasme masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Jakarta, yang tercermin dari 42.502 usulan yang diterima dari Musrenbang dan hasil reses DPRD Jakarta. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan optimisme terhadap arah pembangunan Jakarta ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global, serta perlunya tata ruang yang baik, perumahan yang layak, transportasi publik yang terintegrasi, dan keberlanjutan lingkungan.

"Jakarta akan selalu menjadi pusat gravitasi Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Tapi tidak ada artinya pembangunan jika masih ada kesenjangan sosial. Keadilan harus menjadi nafas pembangunan," tegas Muhadjir.