Investigasi Mendalam Dilakukan Terkait Kasus Dugaan Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis di Cianjur
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, usai mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, terjun langsung ke lapangan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan berdialog dengan para siswa serta guru yang dirawat di rumah sakit.
"Kami terus menelusuri berbagai kemungkinan penyebab dengan seksama," ujar Dadan pada hari Rabu (23/4/2025).
Menurut laporan, sebanyak 52 siswa dari 788 siswa MAN 1 dan 20 siswa dari 167 siswa SMP PGRI 1 mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Dadan memastikan bahwa seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis dan observasi yang optimal di rumah sakit.
"Semua telah ditangani dengan baik," tegasnya.
Dadan mengungkapkan bahwa insiden ini merupakan yang pertama kali terjadi di Cianjur sejak SPPG Cianjur mulai beroperasi pada 15 Januari 2026. SPPG Cianjur sendiri setiap harinya memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi makanan bergizi yang didistribusikan ke 9 sekolah.
Menyusul kejadian ini, BGN mengambil langkah cepat dengan menambahkan satu Standar Operasional Prosedur (SOP) baru dalam pelaksanaan program MBG. SOP baru ini mengharuskan sisa makanan untuk tidak dibersihkan di sekolah, melainkan di SPPG. Selain itu, BGN juga berencana untuk mengadakan pelatihan tambahan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lapangan.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Netty menyoroti sejumlah insiden yang terjadi dalam pelaksanaan program ini, termasuk kejadian di Cianjur yang bukan merupakan yang pertama kali.
"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ungkap Netty dalam keterangan tertulisnya.
Netty juga meminta BGN untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG, serta memastikan pengawasan terhadap seluruh standar operasional dilakukan dengan cermat agar program bantuan pemerintah tidak justru berubah menjadi malapetaka.