Kabupaten Jayapura menghadapi tantangan serius dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ronald Taroseray, mengungkapkan bahwa idealnya, wilayahnya membutuhkan 17 dapur umum untuk memastikan program ini berjalan efektif. Namun, hingga saat ini, baru empat dapur umum yang telah didirikan dan siap beroperasi.

Ronald menjelaskan bahwa setiap dapur umum akan dikelola oleh sebuah yayasan yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN akan menentukan jumlah sekolah dan siswa yang akan dilayani oleh masing-masing dapur, berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang cermat. Proses ini mencakup pengajuan dari yayasan kepada BGN, verifikasi kelayakan yayasan, dan penghitungan geosparsial untuk menentukan cakupan layanan.

"Dapur yang dikelola oleh yayasan ini akan diverifikasi, lalu akan dilakukan penghitungan geosparsial, sebelum nanti nama-nama sekolah akan keluar dengan jumlah siswa yang akan dilayani program MBG," kata Ronald.

Kurangnya infrastruktur dapur umum ini menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Jayapura yang berjumlah sekitar 25.000, mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK. Setiap yayasan nantinya akan bertanggung jawab atas satu dapur MBG, dengan jumlah sekolah dan siswa yang dilayani ditentukan berdasarkan analisis geosparsial oleh BGN.

Pihak pemerintah Kabupaten Jayapura berharap dapat segera memenuhi kekurangan dapur umum ini agar seluruh siswa dapat merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Program MBG merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait program MBG di Kabupaten Jayapura:

• Kebutuhan Dapur Umum: 17
• Dapur Umum Tersedia: 4
• Pengelola Dapur Umum: Yayasan terverifikasi BGN
• Jumlah Siswa: 25.000 (PAUD/TK - SMA/SMK)
• Penentuan Cakupan Layanan: Analisis Geosparsial oleh BGN