Polda Metro Jaya mengambil langkah proaktif dalam memperkuat sinergi dengan elemen buruh melalui Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelkam. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks hubungan industrial. Forum yang mengusung tema sentral 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan' ini dihelat di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).

Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, Dirintelkam Polda Metro Jaya, menekankan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah dialog konstruktif untuk mempertajam pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum di ranah industrial. Beliau meyakini bahwa interaksi langsung dengan perwakilan serikat pekerja akan memberikan perspektif yang berharga terkait realitas di lapangan.

"Kami ingin menciptakan suasana diskusi yang terbuka, di mana kita bisa bertukar pikiran secara santai namun tetap fokus pada permasalahan riil yang dihadapi. Masukan dari serikat pekerja sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan," ungkap Kombes Dekananto.

Lebih lanjut, Kombes Dekananto menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan implementasi dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada awal tahun 2025. FGD ini diharapkan menjadi fondasi bagi penyusunan prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan mengedepankan pendekatan yang humanis.

"Kami bercita-cita untuk mengubah paradigma, di mana kehadiran polisi tidak hanya reaktif saat terjadi unjuk rasa. Kami ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, sehingga potensi konflik dapat diantisipasi sejak dini," imbuhnya.

Guna memperluas jangkauan program ini, Kombes Dekananto berencana menggelar kegiatan serupa secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Di tingkat lokal, Kapolres dan jajaran akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengkaji isu-isu spesifik yang relevan dengan kondisi daerah masing-masing.

"Ini adalah langkah awal dari serangkaian diskusi yang akan kami adakan secara lebih mendalam di tingkat lokal. Tujuannya adalah agar persoalan industrial tidak selalu berujung pada polarisasi antara buruh dan aparat penegak hukum," tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh para Kapolres, Kasat Intelkam, dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, dan Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.