Pro dan Kontra Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Mencuat

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali menjadi sorotan publik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait usulan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Tentu saja, kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kemenkopolhukam, dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, harus mempertimbangkan dengan cermat seluruh masukan yang ada," ujar Muhaimin kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Muhaimin menambahkan, meskipun pemerintah menghargai usulan yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga yang berwenang. "Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," tegasnya.

Usulan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sendiri muncul pada Maret 2025. Selain Soeharto, terdapat sembilan nama lain yang turut diusulkan, termasuk tokoh-tokoh seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, dan KH Abbas Abdul Jamil. Empat nama baru yang juga diusulkan adalah Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Prof. Dr. Midian Sirait, dan KH Yusuf Hasim.

Kontroversi di Balik Figur Soeharto

Kendati memiliki jasa dalam pembangunan bangsa selama masa kepemimpinannya, Soeharto juga tidak lepas dari kontroversi. Catatan sejarah mencatat adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mewarnai era Orde Baru.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Suwignyo, memberikan pandangannya terkait hal ini. Menurutnya, Soeharto memenuhi kriteria sebagai Pahlawan Nasional jika dilihat dari persyaratan formal. Namun, Agus menekankan bahwa fakta sejarah dan kontroversi yang menyelimuti sosok Soeharto, terutama terkait peristiwa tahun 1965, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak melihat adanya masalah dengan usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. "Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Perdebatan mengenai layak atau tidaknya Soeharto menyandang gelar Pahlawan Nasional diperkirakan akan terus bergulir seiring dengan proses pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan akhir diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jasa-jasa Soeharto, kontroversi yang melingkupinya, serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.