Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah berupaya keras untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam sebuah diskusi yang membahas optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah, mengidentifikasi lima tantangan utama yang perlu diatasi untuk mewujudkan target investasi yang diharapkan.

Tantangan Investasi di Jawa Tengah

Kelima tantangan tersebut meliputi:

• Infrastruktur yang Belum Merata: Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak bagi investor. Namun, di Jawa Tengah, distribusi infrastruktur masih belum merata, sehingga menghambat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
• Iklim Investasi yang Belum Sepenuhnya Ramah: Regulasi dan kebijakan yang berbelit-belit dapat menjadi penghalang bagi investor. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
• Prosedur Perizinan yang Rumit: Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Penyederhanaan prosedur perizinan menjadi kunci untuk menarik minat investor.
• Kurangnya Promosi dan Fasilitasi Investasi: Promosi yang gencar dan fasilitasi yang memadai sangat penting untuk memperkenalkan potensi investasi Jawa Tengah kepada investor potensial.
• Keterbatasan Tenaga Kerja Terampil: Ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan investasi. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri.

Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menyadari tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan investasi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Strategi tersebut meliputi:

• Penyederhanaan Perizinan dan Reformasi Birokrasi: Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan reformasi birokrasi. Percepatan survei lapangan juga menjadi prioritas untuk mempercepat proses perizinan.
• Kolaborasi Pembiayaan Investasi: Pemerintah tidak dapat sepenuhnya menanggung biaya investasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi dengan investor swasta dalam pembiayaan proyek investasi.
• Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah terus berupaya membangun dan meningkatkan infrastruktur, seperti jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan, untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar logistik.
• Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di sekolah-sekolah menengah kejuruan agar lulusan siap kerja.

Dengan implementasi strategi-strategi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.