Pemerintah Lombok Barat Merespons Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren

Pemerintah Daerah Lombok Barat mengambil langkah cepat dan tegas menyusul laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan sebuah pondok pesantren di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kasus ini telah ditangani oleh aparat penegak hukum, dan kami percaya proses hukum akan berjalan dengan seadil-adilnya," ujar Lalu Ahmad Zaini dalam keterangan resminya di Mataram.

Bupati Zaini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Barat, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, akan segera menggelar rapat koordinasi. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk memastikan kelangsungan pendidikan para santriwati yang saat ini masih berada di pesantren tersebut. Pemerintah daerah berencana memindahkan para santriwati ke lembaga pendidikan lain yang lebih aman dan terjamin.

"Pendidikan anak-anak kita adalah prioritas utama. Kami tidak ingin kasus ini menghambat mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kepindahan mereka ke lembaga pendidikan yang kondusif," tegasnya.

Pemerintah Daerah Lombok Barat juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum kepada para korban dugaan pelecehan seksual. Mereka menyadari bahwa kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga mereka.

Kasus ini mencuat setelah para santriwati melaporkan kejadian yang mereka alami, yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan alur cerita sebuah film asal Malaysia berjudul "Bidaah". Film tersebut menceritakan tentang seorang tokoh agama bernama Walid yang melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, juga telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Ia memerintahkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk segera turun tangan memberikan bantuan kepada para korban, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan privasi mereka.

Pemerintah Daerah Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kekerasan seksual dan melindungi hak-hak anak. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.