Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil sikap hati-hati dalam menanggapi insiden keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Cianjur setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih berspekulasi mengenai penyebab utama, BGN lebih memilih untuk fokus pada penanganan medis para korban dan menunggu hasil investigasi dari laboratorium yang berwenang.

Prioritas utama saat ini, menurut pernyataan resmi dari BGN, adalah memastikan bahwa seluruh anak-anak yang terdampak mendapatkan perawatan medis yang optimal dan komprehensif. Proses investigasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan jawaban pasti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keracunan tersebut. Hasil analisis dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan tersedia dalam kurun waktu 7 hingga 10 hari mendatang. Informasi ini akan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

BGN menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, bahkan jika standar operasional (SOP) yang ada telah dipatuhi. Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen dapur dan penyimpanan bahan pangan, hingga proses pengantaran makanan ke sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi celah atau kelemahan dalam sistem yang ada dan segera melakukan perbaikan.

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah memperketat sistem pengawasan dan meningkatkan pelatihan bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN menekankan bahwa fokusnya bukan hanya pada penanganan kasus insiden, tetapi juga pada pembangunan sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan. Sistem ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak.

Sebagai respons langsung terhadap insiden di Cianjur, BGN akan menambahkan satu Standar Operasional Prosedur (SOP) baru dalam pelaksanaan program MBG. SOP ini mengatur bahwa sisa makanan tidak boleh dibersihkan di sekolah, melainkan harus dikelola di SPPG. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kontaminasi dan memudahkan proses pelacakan jika terjadi masalah.

Selain itu, BGN berencana mengadakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Pelatihan ini akan mencakup berbagai aspek, seperti higiene dan sanitasi makanan, penanganan bahan pangan yang benar, serta prosedur keamanan pangan. Dengan SDM yang terlatih dan kompeten, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman.

Desakan untuk segera mengevaluasi program MBG juga datang dari Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani. Beliau menyoroti sejumlah insiden yang terjadi dalam pelaksanaan program ini dan menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dari hulu hingga hilir untuk meminimalisir risiko, seperti keracunan makanan atau masalah pembayaran. Netty juga meminta BGN untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan MBG, serta melakukan pengawasan cermat terhadap seluruh standar operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tidak justru berubah menjadi musibah bagi masyarakat.