Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, menjadi sorotan tajam terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang dialami oleh 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa program MBG, yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting, justru berujung pada masalah kesehatan yang serius. Nurhadi mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di seluruh daerah.

"Kejadian ini menjadi alarm keras bagi pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi terkait," tegas Nurhadi. Ia menambahkan bahwa insiden ini bukan yang pertama kali terjadi, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek program MBG menjadi krusial. Evaluasi tersebut harus mencakup penyediaan bahan baku, proses distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan.

Komisi IX DPR RI berencana memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait kasus keracunan massal ini. Nurhadi menegaskan pentingnya pengusutan tuntas terhadap penyebab keracunan makanan tersebut. Ia juga mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, dengan fokus pada penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Sanksi tegas dan transparan harus diberikan jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur.

Selain itu, DPR RI juga mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta memberikan pelatihan kepada para penyedia makanan di sekolah-sekolah. Nurhadi berharap agar program MBG dapat berjalan dengan lancar dan aman di masa depan.

"Komisi IX DPR RI tetap berkomitmen untuk mendukung program-program peningkatan gizi. Namun, pelaksanaannya harus aman dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Kasus keracunan massal ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan serta implementasi program MBG. Keamanan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berikut poin-poin yang menjadi perhatian:

• Audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG
• Penguatan standar higiene dan sanitasi pangan
• Pengawasan berkala oleh pemerintah daerah dan dinas kesehatan
• Pelatihan bagi penyedia makanan di sekolah-sekolah
• Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek program MBG
• Penerapan sanksi tegas dan transparan jika terjadi pelanggaran