Gagasan 'Partai Super Tbk' Jokowi: Kritik Terselubung terhadap Struktur Kepemimpinan PSI?

Sebuah pernyataan kontroversial muncul menyusul gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan 'Partai Super Tbk'. Politisi PDI-P, Mohamad Guntur Romli, mengaitkan gagasan tersebut dengan struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menurutnya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keterbukaan dan demokrasi internal yang diusung Jokowi. Romli menduga, gagasan Jokowi tersebut merupakan kritik halus, bahkan terselubung, terhadap dominasi Dewan Pembina PSI yang dinilai lebih berkuasa daripada Ketua Umum, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi sendiri.

Romli merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang memberikan otoritas tertinggi kepada Dewan Pembina dalam pengambilan keputusan partai. Ia menekankan bahwa Ketua Dewan Pembina, Jeffrie Geovanie, dan Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli Antoni, memiliki kekuasaan mutlak di PSI, bukan Kaesang Pangarep yang secara formal menjabat sebagai Ketua Umum. Lebih lanjut, Romli menggarisbawahi pasal dalam AD/ART yang memberikan wewenang kepada Dewan Pembina untuk membatalkan kebijakan partai dan bahkan memberhentikan Ketua Umum. Dengan demikian, menurut Romli, konsep 'Partai Super Tbk' yang menekankan keterbukaan dan pemilihan ketua umum secara langsung oleh anggota, bersifat kontradiktif dengan realitas struktur kepemimpinan yang berlaku di PSI saat ini.

Romli menjelaskan, gagasan Jokowi tentang 'Partai Super Tbk' menuntut partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua umum yang dipilih langsung oleh anggota. Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan situasi di PSI, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Pembina. “Kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum,” tegas Romli. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara gagasan Jokowi dan realitas internal PSI.

Sementara itu, pengungkapan rencana pembentukan 'Partai Super Tbk' pertama kali muncul dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, setelah pertemuannya dengan Jokowi pada 19 Februari 2025. Budi Arie mengungkapkan rencana pembentukan partai baru tersebut, namun enggan merinci detailnya. Beberapa pekan kemudian, Jokowi sendiri mengklaim bahwa gagasan 'Partai Super Tbk' nya telah diakomodasi oleh PSI, meskipun dengan sedikit modifikasi. Jokowi menekankan bahwa inti dari gagasannya adalah terciptanya partai yang benar-benar terbuka, dengan pemilihan ketua umum yang demokratis dan langsung oleh seluruh anggota. Ia berharap model partai terbuka ini dapat diadopsi oleh partai politik lainnya di Indonesia.

Namun, pernyataan Jokowi dan penjelasan Romli menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa jauh PSI benar-benar telah mengakomodasi gagasan 'Partai Super Tbk' dan apakah ini sekadar upaya untuk menutupi kritik terselubung Jokowi terhadap struktur kepemimpinan PSI yang dinilai kurang demokratis.

Catatan: Penjelasan ini didasarkan pada berita yang tersedia dan tidak memberikan interpretasi di luar konteks informasi tersebut. Pernyataan-pernyataan yang dikutip merupakan kutipan langsung atau ringkasan dari pernyataan sumber berita.