Gelombang Keracunan Bayangi Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Indonesia, kini justru menuai sorotan tajam. Rentetan kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, pasca-santap hidangan MBG, memicu kekhawatiran dan desakan evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Sejak program MBG digulirkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang terkait dengan program ini telah mencuat ke publik. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, hingga Jawa Barat. Jumlah korban pun bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan siswa yang mengalami gejala mual, muntah, diare, hingga pusing setelah mengonsumsi hidangan MBG.

Berikut adalah daftar kasus keracunan yang diduga terkait program MBG:

• Nganjuk, Jawa Timur (2 Oktober 2024): Tujuh siswa SDN Banaran I mengalami mual dan muntah.
• Nunukan, Kalimantan Utara (13 Januari 2025): Puluhan siswa dan guru di SDN 03 dan SMAN 2 Nunukan Selatan mengalami gejala keracunan.
• Sukoharjo, Jawa Tengah (16 Januari 2025): Lima puluh siswa SD Negeri 3 Dukuh mengalami gejala keracunan.
• NTT (18 Februari 2025): Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri diduga keracunan makanan MBG yang terasa basi.
• Banten (19 Februari 2025): 28 siswa SDN 2 Alaswangi mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare.
• Batang (14 April 2025): 60 siswa SDN Proyonanggan 5 mengalami mual dan sakit perut setelah menyantap mi dari menu MBG.
• Cianjur (21 April 2025): 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare. Dinas Kesehatan Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini.

Reaksi dan Upaya Penanganan

Menanggapi rentetan kasus keracunan ini, Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat dengan menambah standar operasional prosedur (SOP). Salah satu poin penting dalam SOP baru ini adalah pembersihan sisa makanan MBG yang harus dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan oleh pihak sekolah. Selain itu, BGN juga berencana mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program MBG akan tetap dilakukan, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah. Namun, terkait penyebab keracunan massal di Cianjur, Dadan memilih untuk menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Desakan Evaluasi dari DPR

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai bahwa kejadian keracunan yang berulang-ulang ini menandakan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia menekankan bahwa program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting ini justru menjadi bumerang.

Senada dengan Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengelolaan program MBG, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi. Ia juga menyinggung kasus penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta, yang semakin memperburuk citra program ini.

Netty meminta BGN untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah.