Pemerintah Indonesia Akhiri Kemitraan dengan LG dalam Proyek Baterai Kendaraan Listrik

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengakhiri kerja sama dengan LG dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik (EV) yang merupakan bagian dari program hilirisasi "Indonesia Grand Package". Keputusan ini diambil setelah melalui negosiasi yang berlarut-larut, sementara pemerintah berambisi mempercepat realisasi investasi di sektor strategis ini.

Konsorsium yang sebelumnya melibatkan LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, serta perusahaan-perusahaan Korea Selatan lainnya dan BUMN Indonesia, kini menghadapi perubahan signifikan. Nilai investasi yang diperkirakan mencapai 7,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 129,8 triliun menjadi sorotan dalam dinamika perubahan ini.

Perbedaan Pernyataan Mengenai Alasan Pemutusan Kerja Sama

Terungkap perbedaan interpretasi mengenai alasan di balik putusnya kerja sama antara pemerintah dan LG. Pihak LG, melalui laporan Yonhap News Agency, mengklaim bahwa keputusan untuk menarik diri dari proyek investasi diambil setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia, dengan alasan perlambatan permintaan kendaraan listrik global dan perubahan lanskap industri.

Namun, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, memberikan klarifikasi yang berbeda. Ia menegaskan bahwa justru pemerintah Indonesia yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri kerja sama dengan LG karena proses negosiasi yang berlangsung terlalu lama.

Pemerintah Menginginkan Realisasi Investasi yang Lebih Cepat

Rosan P. Roeslani menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan mitra yang dapat merealisasikan investasi dengan cepat. Sementara negosiasi dengan LG dan konsorsiumnya dinilai memakan waktu terlalu lama, perusahaan asal China, Huayou, telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan baterai listrik di Indonesia.

"Karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama, sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat. Karena negosiasinya sudah berlangsung lima tahun, jadi kan enggak mungkin," ujar Rosan.

Surat Resmi dari Kementerian ESDM Menegaskan Keputusan Pemerintah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mengirimkan surat kepada LG pada 31 Januari 2025, yang menegaskan keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan kerja sama dalam proyek baterai listrik. Surat tersebut dikeluarkan sebagai respons terhadap minat investasi yang diajukan oleh Huayou.

Senada dengan pernyataan Rosan, pejabat Kementerian ESDM juga mengindikasikan bahwa LG terkesan menunda-nunda realisasi investasi. Bahkan, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mempertanyakan keseriusan LG dalam berinvestasi di Indonesia.

"Dia sebetulnya niat enggak sih mau investasi di sini? Kalau misalnya enggak niat ya sudah. Memang dari awal enggak ada niat berarti," kata Tri Winarno.

Keterlambatan dalam Pelaksanaan Rencana Proyek

Tri Winarno juga menyoroti bahwa LG dan mitra-mitranya dari Korea Selatan seringkali tidak tepat waktu dalam menjalankan rencana proyek. Keterlambatan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mencari mitra investasi lain yang lebih responsif dan berkomitmen.

"Kan selalu enggak tepat waktu mereka, sudah berapa tahun. Kamu mau bangun rumah, terus habis itu kamu harusnya sudah groundbreaking, enggak juga. Ya sudah berarti dari kamu memang enggak serius kan," tambahnya.