Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo, mengungkapkan bahwa wacana ini wajar untuk dipertimbangkan mengingat berbagai pencapaian yang diraih Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

Eko Patrio, sapaan akrabnya, menyoroti beberapa keberhasilan signifikan selama era Soeharto, di antaranya swasembada pangan, pembangunan infrastruktur yang masif, program Inpres Sekolah Dasar yang menjangkau seluruh pelosok negeri, serta dukungan terhadap pengembangan koperasi dan usaha kecil. Menurutnya, Soeharto merupakan figur sentral dalam sejarah Indonesia yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional selama periode yang panjang.

"Dari sudut pandang PAN, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto adalah hal yang wajar dan selayaknya dipertimbangkan secara seksama," ujarnya.

PAN meyakini bahwa proses penilaian dan pemberian gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan secara komprehensif oleh pihak-pihak berwenang. Selain aspirasi dari masyarakat, terdapat mekanisme formal yang harus dilalui, termasuk kajian mendalam dari Dewan Gelar dan keputusan akhir dari Presiden Republik Indonesia.

"Selama prosesnya transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami akan menghormati setiap tahapan dan keputusannya," tegas Eko.

Lebih lanjut, Eko menyatakan bahwa bagi PAN, upaya menghargai tokoh-tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-2 RI, merupakan bagian integral dari upaya merawat sejarah nasional dan menghargai jasa-jasa para pendahulu.

"Ini bukan semata-mata persoalan politik, melainkan tentang bagaimana kita memberikan tempat yang layak bagi sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa Indonesia," imbuhnya.

Wacana pengusulan Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 mencuat setelah Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) memasukkan namanya dalam daftar kandidat pada Maret 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pengusulan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

"Jadi, harus memenuhi persyaratan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Ada tanda tangan dari Bupati dan Gubernur sebagai bentuk dukungan dari daerah sebelum diajukan ke tingkat pusat. Prosesnya memang berjenjang dari bawah," jelas Saifullah.

Selain Soeharto, terdapat sembilan nama lain yang juga diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional, antara lain:

• K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
• Sansuri (Jawa Timur)
• Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
• Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
• K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)
• Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
• Deman Tende (Sulawesi Barat)
• Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
• K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

Kendati demikian, penting untuk diingat bahwa sosok Soeharto tidak hanya dikenang atas jasa-jasanya sebagai presiden, tetapi juga diiringi oleh kontroversi dan catatan sejarah kelam, terutama terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.