Jaksa penuntut di Korea Selatan telah secara resmi mendakwa mantan Presiden Moon Jae-in atas tuduhan korupsi. Tuduhan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait penempatan menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

Menurut keterangan dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju, Moon Jae-in diduga menerima suap sebesar 217 juta won (sekitar 150.000 dolar AS) untuk memuluskan jalan bagi menantunya mendapatkan posisi di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet. Kasus ini semakin menambah panasnya tensi politik di Korea Selatan, terutama menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 3 Juni, setelah Yoon Suk Yeol dilengserkan dari kursi kepresidenan akibat kebijakannya memberlakukan darurat militer.

Moon Jae-in, yang menjabat sebagai presiden Korea Selatan dari tahun 2017 hingga 2022, dikenal luas atas upayanya dalam membangun hubungan dengan Korea Utara. Ia bahkan menjadi fasilitator dalam pembicaraan penting antara pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa menantu Moon Jae-in diangkat sebagai direktur pelaksana di Thai Eastar Jet meskipun yang bersangkutan dinilai tidak memiliki pengalaman atau kualifikasi yang memadai di industri penerbangan. Lebih lanjut, jaksa menyoroti bahwa menantu tersebut seringkali absen dari pekerjaannya dan tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya.

Investigasi mengungkap bahwa maskapai penerbangan Thai Eastar Jet, yang secara efektif dikendalikan oleh seorang mantan anggota parlemen dari partai yang sama dengan Moon Jae-in, diduga sengaja memberikan posisi tersebut kepada menantu presiden sebagai bentuk upaya menyenangkan hati penguasa saat itu. Jaksa berpendapat bahwa gaji dan tunjangan yang diterima menantu Moon Jae-in antara tahun 2018 dan 2020 bukanlah pembayaran yang sah, melainkan merupakan suap yang terselubung yang ditujukan kepada presiden.

Setelah kejadian ini, menantu tersebut dikabarkan telah bercerai dengan putri Moon Jae-in. Perlu dicatat bahwa dunia politik Korea Selatan seringkali diwarnai oleh praktik balas dendam politik. Dua mantan presiden lainnya, Lee Myung-bak dan Park Geun-hye, sebelumnya juga telah dihukum atas kasus korupsi dan menjalani hukuman penjara. Bahkan, mantan presiden Roh Moo-hyun memilih mengakhiri hidupnya pada Mei 2009 di tengah penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan keluarganya.