Tangerang Selatan menghadapi persoalan pelik terkait pengelolaan sampah, diperparah dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kasus ini tidak hanya berdampak pada penumpukan sampah yang mengganggu masyarakat, tetapi juga mencoreng citra pemerintahan daerah dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola anggaran publik. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan kini berupaya keras untuk menata ulang sistem pengelolaan sampah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut.

Praktik korupsi yang melibatkan dua pejabat DLH dan seorang ASN terkait proyek pengangkutan dan pengolahan sampah senilai Rp 75,9 miliar, kini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, bergerak cepat untuk mengisi kekosongan jabatan di DLH dengan menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bani Khosyatullah, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH. Penunjukan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan operasional dan fokus pada penanganan masalah sampah yang mendesak. Selain itu, kepala bidang konservasi dari DLH juga ditunjuk sebagai Plt untuk mengisi kekosongan jabatan yang lain.

Benyamin Davnie menyatakan keprihatinannya atas kasus korupsi ini dan menekankan pentingnya menjadikannya sebagai pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintahan. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib dan meminta para tersangka untuk bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pemkot Tangsel kini fokus pada pengelolaan sampah secara internal, mengoptimalkan armada yang dimiliki DLH untuk pengangkutan dan pengolahan sampah. TPST Cipeucang menjadi tumpuan utama untuk menampung sampah, namun volume sampah yang masuk harus dikendalikan secara ketat.

Beberapa langkah konkret diambil untuk mengatasi persoalan sampah, termasuk upaya perbaikan infrastruktur di TPST Cipeucang. Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk membuat cerobong yang berfungsi membuang gas metan dari dalam tumpukan sampah, sehingga mengurangi risiko ledakan dan pencemaran udara. Selain itu, Pemkot Tangsel juga menjajaki kerja sama lintas daerah dengan Kabupaten Pandeglang untuk memperluas opsi pembuangan sampah. Pemkot juga sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan BRIN. Prioritas utama saat ini adalah memastikan layanan pengangkutan dan pengolahan sampah tetap berjalan, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan masalah sampah yang menumpuk.

• Pembenahan internal DLH
• Peningkatan kapasitas TPST Cipeucang
• Penjajakan kerjasama lintas daerah
• Pengoptimalan armada DLH