Gelombang diskusi dan kekhawatiran muncul terkait intensitas kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa kehadiran TNI di kampus seringkali dibesar-besarkan dan tidak mencerminkan masalah yang sebenarnya.

Brigjen Kristomei menjelaskan bahwa TNI telah lama menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam berbagai bidang. Ia mencontohkan pelatihan pertanian yang diberikan kepada personel TNI di Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pembentukan kompi pertanian. Selain itu, TNI juga menggandeng universitas untuk pengembangan teknologi seperti radar, drone, dan persenjataan. Kerjasama ini menurutnya adalah bagian dari sinergi positif antara TNI dan dunia pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Kapuspen TNI menyoroti permintaan dari pihak kampus untuk melatih mahasiswa dalam hal bela negara dan wawasan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa inisiatif keterlibatan TNI di kampus seringkali berasal dari undangan resmi pihak universitas, bukan atas kehendak TNI sendiri. Kristomei mempertanyakan narasi yang berkembang seolah-olah terjadi konfrontasi atau permusuhan antara TNI dan mahasiswa, dan menduga adanya upaya untuk mendelegitimasi pemerintah dengan membenturkan TNI dengan mahasiswa.

Namun, pernyataan Kapuspen TNI ini muncul di tengah catatan sejumlah peristiwa yang menunjukkan jejak TNI di berbagai kampus. Beberapa insiden yang menjadi sorotan antara lain:

• Pertemuan antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, pasca aksi protes terhadap RUU TNI.
• Kekhawatiran mahasiswa Papua terkait permintaan data mahasiswa oleh Komando Distrik Militer 1707/Merauke.
• Kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana yang mencuat setelah penandatanganan perjanjian.
• Kedatangan anggota TNI dalam diskusi tentang "Fasisme Mengancam Kampus" di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
• Kedatangan Komandan Distrik Militer Depok ke kampus Universitas Indonesia saat mahasiswa menggelar konsolidasi nasional.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melalui ketuanya, Herianto, menyuarakan keprihatinan atas kehadiran TNI di kampus. BEM SI menilai bahwa kehadiran militer di kampus tidak relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berpotensi menciptakan iklim ketakutan, menghambat daya kritis, dan mempersempit ruang diskusi ilmiah. Menurut BEM SI, militerisasi kampus mengancam prinsip pendidikan kritis dan demokrasi.

Kontroversi seputar keterlibatan TNI di kampus terus bergulir, memicu perdebatan tentang batasan dan dampak kehadiran militer di lingkungan akademik. Sementara TNI berdalih keterlibatan tersebut atas undangan dan dalam rangka kerja sama positif, kalangan mahasiswa dan pengamat menilai hal ini berpotensi mengancam kebebasan akademik dan prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan pendidikan tinggi.