Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali sistem penjurusan (IPA, IPS, dan Bahasa) di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026 telah memicu berbagai reaksi. Langkah ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai kemunduran dari Kurikulum Merdeka yang mengedepankan fleksibilitas siswa, sementara yang lain melihatnya sebagai solusi untuk memberikan arah yang jelas dalam pendidikan.

Perdebatan ini seringkali mengabaikan aspek penting: pendidikan bukan hanya tentang struktur, tetapi juga tentang kesiapan, konteks, dan pemahaman tentang kebutuhan siswa. Sistem penjurusan awalnya dirancang untuk memberikan fokus pada minat dan kompetensi siswa, sekaligus mempermudah pengelolaan pembelajaran dan alokasi sumber daya. Namun, dalam praktiknya, penjurusan di Indonesia seringkali menjadi sistem hierarkis yang membedakan siswa berdasarkan jurusan yang dipilih, dengan IPA dianggap lebih bergengsi daripada IPS atau Bahasa. Persepsi ini, meskipun tidak tertulis dalam kebijakan resmi, memengaruhi pilihan siswa dan menciptakan stratifikasi sosial di sekolah.

Kurikulum Merdeka: Kebebasan yang Membingungkan?

Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghilangkan batasan-batasan ini, memberikan siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan rencana masa depan mereka. Namun, implementasi di lapangan seringkali menemui kendala. Banyak sekolah, terutama di daerah, mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan yang memadai kepada siswa, dan guru kesulitan menyesuaikan metode pengajaran dengan kombinasi mata pelajaran yang beragam. Akibatnya, kebebasan memilih seringkali tidak disertai dengan pemahaman yang cukup, membuat siswa rentan terhadap pengaruh lingkungan atau tren sesaat.

Menimbang Kembali Penjurusan: Fleksibilitas dan Realisme

Kembalinya sistem penjurusan tidak harus dipandang sebagai kemunduran. Kebijakan yang dianggap "lama" dapat memiliki relevansi jika dievaluasi dan dirancang ulang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penjurusan yang baru harus fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan jangka panjang siswa. Siswa jurusan IPA harus tetap memiliki kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari bidang sosial dan humaniora, dan sebaliknya. Dengan demikian, penjurusan dapat menjadi titik awal orientasi, bukan penghalang.

Hubungan antara penjurusan dan sistem seleksi perguruan tinggi juga perlu diperhatikan. Saat ini, banyak perguruan tinggi masih mensyaratkan latar belakang jurusan tertentu untuk program studi tertentu. Tanpa sistem penjurusan, siswa mungkin tidak menyadari bahwa pilihan mata pelajaran mereka di SMA dapat membatasi pilihan kuliah mereka di masa depan. Oleh karena itu, sistem seleksi juga perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam kurikulum.

Pendampingan, Fleksibilitas, dan Afirmasi

Apapun sistem yang dipilih, pendampingan adalah kunci. Sekolah harus membangun sistem bimbingan akademik dan karier yang kuat untuk membantu siswa memahami potensi dan minat mereka, serta memberikan informasi yang cukup tentang pilihan studi lanjutan dan dunia kerja. Penjurusan juga harus fleksibel, dengan masa transisi dan evaluasi yang memungkinkan siswa untuk berpindah jalur jika diperlukan. Akses terhadap semua jurusan harus adil, tanpa memandang lokasi atau status sekolah.

Pada akhirnya, penjurusan hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kita membimbing siswa untuk tumbuh sebagai individu yang berpikir kritis, reflektif, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pendidikan harus mampu mengakomodasi keragaman potensi siswa, bukan hanya mengelompokkannya berdasarkan kategori yang kaku.

Perdebatan tentang penjurusan adalah kesempatan untuk merancang ulang kerangka pendidikan yang lebih realistis tanpa mengorbankan semangat kebebasan belajar. Tantangan dari Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa kebebasan tanpa struktur dapat menyebabkan kebingungan, sementara struktur tanpa fleksibilitas dapat menghambat potensi. Tugas kita adalah merumuskan bentuk penjurusan yang lebih cair, yang memberikan arah tanpa membatasi, dan memberikan pilihan tanpa membingungkan.