markdown Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengintensifkan upaya pengembangan industri garam nasional dengan memproyeksikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai model percontohan produksi. Langkah ini diambil berdasarkan kajian mendalam yang menunjukkan potensi besar NTT dalam menghasilkan garam berkualitas tinggi.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, iklim NTT yang stabil dengan musim kemarau yang panjang menjadi faktor utama pemilihan wilayah ini. Kondisi ini menyerupai kawasan Dampier di Australia Barat, yang dikenal sebagai salah satu produsen garam terkemuka di dunia. "NTT memiliki karakteristik iklim yang sangat mendukung untuk produksi garam skala besar," ujarnya.

Dalam rangka merealisasikan rencana tersebut, tim teknis dari KKP bersama perwakilan PT Garam telah melakukan serangkaian peninjauan lapangan di beberapa lokasi potensial di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang. Di Sabu Raijua, fokus peninjauan meliputi Desa Menia, Desa Bodae, dan Desa Deme. Sementara di Kabupaten Kupang, Desa Bipoli dan Oetata menjadi target utama, mengingat kedua desa ini telah memiliki aktivitas produksi garam yang dikelola oleh PT Garam.

Koswara menambahkan bahwa peninjauan ini tidak hanya mempertimbangkan potensi alam, tetapi juga aspek sosial-budaya, kejelasan status lahan, dan kesiapan infrastruktur. "Kami ingin memastikan bahwa pengembangan lahan garam terintegrasi di NTT ini berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat," jelasnya.

Pembangunan model ekstensifikasi tambak garam di NTT merupakan bagian dari strategi KKP untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal, dengan target swasembada garam pada tahun 2027. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan garam nasional terus meningkat, mencapai 4,9 juta hingga 5 juta ton per tahun. Kebutuhan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari konsumsi rumah tangga, industri, peternakan, perkebunan, pengolahan air, hingga pengeboran minyak.

Untuk mencapai target tersebut, KKP akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, dalam pengelolaan model pergaraman di NTT. Skema ekonomi yang disepakati akan menjadi landasan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak terkait. Diharapkan, dengan adanya model percontohan ini, NTT dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan industri garam nasional yang lebih maju dan berdaya saing.