Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal kelancaran investasi, khususnya dalam proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang. Penegasan ini disampaikan langsung oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menepis isu gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang sempat mencuat.

Menurut Dedi Mulyadi, fokus utama saat ini bukanlah pada potensi gangguan keamanan atau premanisme, melainkan pada proses pembebasan lahan yang dinilai krusial. Ia menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah praktik percaloan tanah yang menyebabkan harga lahan melonjak tidak wajar.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujar Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya laporan mengenai penawaran harga tanah yang sangat tinggi, mencapai puluhan juta rupiah per meter persegi. Kondisi ini tentu menjadi kendala signifikan bagi perusahaan dalam merealisasikan investasinya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dedi Mulyadi berinisiatif untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan BYD dengan para pemilik lahan. Tujuannya adalah untuk membuka ruang negosiasi yang konstruktif, sehingga dapat dicapai harga yang adil dan disepakati bersama.

"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan lahan dan memastikan pembangunan pabrik BYD berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan dukungan penuh kepada para investor.

Sebelumnya, anggota DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinannya atas aksi premanisme yang menghambat investasi. Pernyataan Dedi Mulyadi ini sekaligus menepis kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini aman dan terkendali.

Investasi BYD di Subang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.